PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONSIA
92/PMK.03/2006
Ditetapkan tanggal 13 Oktober 2006

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN
DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA
GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

1. bahwa sehuhungan dengan adanya bencana alam gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006, serta gempa bumi dan tsunami di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006, maka perlu memberikan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan bagi para Wajib Pajak yang terkena bencana alam tersebut;

2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 1994, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sehubungan dengan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (LN RI Tahun 1985 Nomor 68, TLN RI Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (LN RI Tahun 1994 Nomor 62, TLN RI Nomor 3569);

2. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.04/1999 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEHUBUNGAN DENGAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini yang dimaksud dengan :

Bencana alam adalah :

1. gempa bumi yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006 dengan rincian wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I;

2. gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pesisir pantai pulau Jawa pada tanggal 17 JuIi 2006 dengan wilayah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II;

3. Pajak terutang adalah Pajak Bumi dan Bangunan terutang.

Pasal 2

Wajib Pajak yang objek pajaknya terkena Bencana alam dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh pengurangan Pajak terutang.

Pasal 3

Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan diberikan atas pajak terutang yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atau Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Pasal 4

Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat diberikan sampai dengan 100% (seratus persen) dari besarnya pajak terutang.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Direktur Jenderal Pajak melaporkan Pelaksanaan pemberian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Menteri Keuangan dalam tiap semester.

Pasal 9

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Keuangan ini diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 10

Permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diajukan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan ini dan belum diterbitkan keputusan pengurangannya, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 11

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan :

1. tanggal 26 Mei 2009 untuk bencana alam gempa bumi sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 1 huruf a;

2. tanggal 16 Juli 2009 untuk bencana alam gempa bumi dan tsunami sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 1 huruf b.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2006

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran I 

RINCIAN WILAYAH‑WILAYAH YANG TERKENA BENCANA
ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Lampiran II

RINCIAN WILAYAH-WILAYAH YANG TERKENA
BENCANA ALAM GEMPA BUMI DAN TSUNAMI
DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI