PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
95/PMK.03/2006
Ditetapkan tanggal 13 Oktober 2006

PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU
JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI
DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
bahwa dalam rangka rekonstruksi kembali wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah serta di pesisir pantai selatan pulau Jawa yang mengalami bencana alam perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam rangka penanganan Bencana Alam Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sebagian Provinsi Jawa Tengah serta Gempa Bumi dan Tsunami di Pesisir Pantai Selatan Pulau Jawa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3986);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4064) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 Tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk;

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.03/2001 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa dan Pelajar serta Perumahan Lainnya yang atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.03/2005;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ATAS IMPOR BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK DAN/ATAU JASA KENA PAJAK DALAM RANGKA PENANGANAN BENCANA ALAM GEMPA BUMI DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN SEBAGIAN PROVINSI JAWA TENGAH SERTA GEMPA BUMI DAN TSUNAMI DI PESISIR PANTAI SELATAN PULAU JAWA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan :

1. Bencana alam adalah :

   1. gempa bumi yang terjadi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006;

   2. gempa bumi dan tsunami yang terjadi di pesisir pantai selatan pulau Jawa pada tanggal 17 Juli 2006.

2. Barang Kena Pajak Tertentu adalah bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.

3. Jasa Kena Pajak Tertentu adalah Jasa yang diserahkan oleh kontraktor untuk pemborongan bangunan yang semata-mata untuk tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, klinik, puskesmas, serta bangunan MCK (mandi, cuci, kakus) yang diperuntukkan bagi korban bencana alam.

Pasal 2

Atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Pasal 3

Atas penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 4

Atas impor Barang Kena Pajak berupa barang kiriman hadiah untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, sepanjang atas impornya dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

Pasal 5

Pajak Pertambahan Nilai terutang yang telah dipungut atas :

1. Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu; 

2. Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu;

3. Impor Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4,

pada atau setelah terjadinya bencana alam sampai dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, harus disetorkan ke Kas Negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Pajak Pertambahan Nilai yang telah dibayar oleh instansi Pemerintah serta pihak-pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan keberadaannya atas perolehan dan/atau impor Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 4, dapat diminta kembali.

Pasal 7

Pajak Masukan atas impor dan/atau perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak sehubungan dengan perolehan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, tidak dapat dikreditkan.

Pasal 8

Pasal 9

Wilayah Bencana Alam yang diberikan keringanan pembayaran PPN atas kegiatan membangun sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbatas hanya untuk wilayah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 10

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 13 Oktober 2006

Menteri Keuangan,

ttd,

Sri Mulyani Indrawati