SURAT
S-309/PJ.31/2004
Ditetapkan tanggal 19 April 2004

KERINGANAN MEMBAYAR FISKAL LUAR NEGERI

            Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ......................... tanggal 29 Maret 2004 perihal Permohonan Keringanan Fiskal Luar Negeri, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat pada intinya Saudara mengemukakan bahwa :

   1. Sejak 10 Maret 2004 telah dibuka penerbangan langsung Kuala Lumpur-Bandung-Kuala Lumpur. Untuk mendorong peningkatan aktivitas penerbangan tersebut, perlu diambil langkah-langkah strategis dalam memberikan kemudahan-kemudahan dan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa yang akhirnya akan mendorong peningkatan kegiatan perekonomian di Jawa Barat;

   2. Saudara mengusulkan agar dapat diberikan keringanan pembayaran Fiskal Luar Negeri bagi masyarakat Jawa Barat yang bepergian ke Malaysia yang tidak termasuk dalam kategori bebas fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri.

2. Berdasarkan Pasal 25 ayat (8) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, diatur bahwa bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selanjutnya, dalam penjelasannya, disebutkan bahwa berdasarkan pertimbangan tertentu, dengan Peraturan Pemerintah diatur tentang pengecualian dari kewajiban membayar pajak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini.

3. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi Yang Akan Bertolak ke Luar Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2001, diatur pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri bagi orang pribadi yang akan bertolak ke luar negeri, yaitu antara lain :

   1. Pejabat Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia dan Pegawai Negeri Sipil yang bertolak ke luar negeri dalam rangka dinas yang menggunakan paspor dinas dan dilengkapi dengan surat tugas perjalanan keluar negeri untuk setiap kali keberangkatan;

   2. Anggota keluarga dari mereka sebagaimana tersebut pada angka 3 dalam hal keberangkatannya ke luar negeri dalam rangka penempatan di luar negeri;

   3. Anggota misi kesenian, misi olahraga atau misi keagamaan yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri Agama;

   4. Mahasiswa atau pelajar Indonesia yang akan belajar di luar negeri serta guru Indonesia dalam rangka program resmi pertukaran mahasiswa, pelajar atau guru yang diselenggarakan Pemerintah atau badan asing dengan persetujuan Menteri terkait;

   5. Para pekerja Warga Negara Indonesia yang akan bekerja di luar negeri dalam rangka program pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dengan persetujuan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

   6. Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap di luar negeri yang memiliki tanda pengenal resmi sebagai penduduk negeri tersebut dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia, sepanjang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan pembebasan tersebut hanya diberikan untuk 4 (empat) kali dalam masa 1 (satu) tahun takwim;

   7. Penyandang cacat atau orang sakit yang akan berobat ke luar negeri atas biaya organisasi sosial termasuk 1 (satu) orang pendamping, dengan persetujuan Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;

   8. Orang Pribadi yang bertempat tinggal dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN yang bertolak ke luar negeri dalam daerah kerja sama melalui pelabuhan atau tempat pemberangkatan ke luar negeri dalam daerah kerja sama, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan;

   9. Anak-anak yang berangkat ke luar negeri sepanjang umurnya tidak lebih dari 12 (dua belas) tahun;

   10. Anggota misi dagang atau pameran yang mewakili Pemerintah Republik Indonesia ke luar negeri dengan persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan;

4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini dapat kami berikan penegasan bahwa :

   1. Pembayaran Fiskal Luar Negeri adalah merupakan pembayaran dimuka/tahun berjalan Pajak Penghasilan yang dapat diperhitungkan pada akhir tahun (SPT Tahunan) bagi Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan/kepala keluarga;

   2. Pengecualian dari kewajiban membayar Fiskal Luar Negeri tidak dapat diberikan secara umum melainkan hanya diberikan kepada orang pribadi tertentu yang antara lain sebagaimana tersebut pada angka 3;

   3. Daerah Propinsi Jawa Barat tidak termasuk dalam wilayah Kerja Sama Ekonomi Sub Regional ASEAN.

   Dengan demikian, permohonan Saudara sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menyesal tidak dapat kami penuhi.

            Demikian harap maklum.

Direktur Jenderal,

Hadi Poernomo
NIP 060027375