SURAT
S-217/PJ.443/2000
Ditetapkan tanggal 6 Nopember 2000

PEMENUHAN KEWAJIBAN PPh FINAL EX PP 29/1996

Sehubungan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983tentang Pajak Panghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun2000 serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1996 tentang Pembayaran PPh atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan, maka bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dari informasi dan pengamatan terdapat indikasi kuat beberapa pengelola pusat pembelanjaan/ Mal / Rumah Toko (Ruko) menerima pembayaran sewa secara netto (telah dikurangi PPh) namun tidak disertai dengan bukti potong PPh dari penyewa. Potongan PPh Final ex PP 29 tersebut sulit diyakini telah disetorkan oleh para penyewa (hampir semua WP Orang Pribadi) berhubung tidak semua penyewa tersebut sudah ber-NPWP dan atau sudah ditunjuk sebagai pemotong/pemungutpajak, sehingga lolos dari kewajiban pajak.

2. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 394/KMK.04/1996 (5 Juni 1996) jo. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-22/PJ.4/1996 (14 Juni 1996) ditegaskan bahwa dalam pelaksanaan PPh Final, pihak pemotong dan yang dipotong wajib melaporkan pemotongan ke KPP setempat setiap bulan dan rekap setahun pada akhir tahun yang bersangkutan. Selanjutnya KPP dapat memanfaatkan laporan dan data tersebut untuk melakukan pembinaan dan/atau upaya pemantauan / intensifikasi/ ekstenfikasi.

3. Memperhatikan temuan di atas, Saudara diminta segera melakukan tindak lanjut (langkah pengamanan) dengan melakukan penelitian kembali kewajiban PPh pengelola pusat pembelanjaan / Mal / Ruko maupun para penyewa, khususnya yang terkait dengan PPh final atas sewa ruangan, untuk memberikan pembinaan kepada WP dan pengamanan penerimaan yang dimulai dengan pendekatan/himbauan sehingga dapat menjadi realisasi penerimaan dalam TA 2000. Selain itu, penelitian terhadap hal-hal yang berkenan dengan penyewa perlu dilakukan, antara lain :

   -	Apakah para penyewa tersebut telah terdaftar sebagai WP.
   -	Apakah para penyewa tersebut WP badan atau Orang Pribadi.
   -	Apakah para penyewa telah ditunjuk sebagai pemotong PPh.

   Yang tidak ditunjuk sebagai pemotong, maka PPh Final atas sewa dibayar sendiri oleh pengelola pusat pembelanjaan / Mal / Ruko.

4. Berhubung potensi PPh Pemotongan / Pungutan ini cukup besar untuk menunjang pengamanan penerimaan PPh, diharapkan langkah-langkah kongkrit untuk menindaklanjuti temuan ini.

5. Data tentang penyewa agar diteruskan dan dikoordinasikan dengan KPP terkait dan dilakukan tindak lanjut serupa dalam upaya pembinaan, ekstensifikasi/intensifikasi dari sisi PPh maupun PPN.

Demikian untuk menjadi perhatian.

DIREKTUR
ttd
GUNADI