SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK
SE-16/PJ/2007
Ditetapkan tanggal 5 April 2007

PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU
DI DAERAH-DAERAH TERTENTU
BESERTA PERATURAN-PERATURAN PELAKSANAANNYA

Sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, dengan ini disampaikan fotokopi peraturan-peraturan sebagai berikut :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2007 tentang Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu;

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-67/PJ/2007 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah sebagai berikut :

1. Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak

   1. Direktur Jenderal Pajak menerima usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan lampiran sebagai berikut :

1. Direktur Peraturan Perpajakan II meneliti kelengkapan dan kebenaran usulan pemberian fasilitas Pajak Penghasilan beserta lampiran-lampirannya sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.

2. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, Direktur Peraturan Perpajakan II mengusulkan konsep Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan/Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu bagi Wajib Pajak yang telah diusulkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Keputusan Direktur Jenderal Pajak atas nama Menteri Keuangan tentang Persetujuan/Penolakan Pemberian Fasilitas Pajak Penghasilan diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a secara lengkap dan benar.

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak

   1. Kepala Kantor Wilayah mengawasi pelaksanaan instruksi Direktur Pemeriksaan dan Penagihan atas nama Direktur Jenderal Pajak dalam rangka penetapan saat dimulainya produksi komersial dan penetapan tambahan jangka waktu fasilitas kokmpensasi kerugian kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3).

   2. Kepala Kantor Wilayah melakukan koordinasi dengan Kepala Kantor Wilayah lainnya dalam hal perluasan usaha mencakup wilayah kerja beberapa Kantor Wilayah.

2. Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak (UP3)

   1. Pemeriksaan lapangan dalam rangka penetapan saat dimulainya produksi komersial dan penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian termasuk dalam kriteria Pemeriksaan  untuk Tujuan Lain.

   2. Mencocokkan bidang usaha Wajib Pajak dengan Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU).

   3. Dalam rangka pemeriksaan lapangan untuk penetapan saat dimulainya produksi komerisal agar diperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka pemeriksaan lapangan untuk penetapan penambahan jangka waktu kompensasi kerugian agar diperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :

Demikian untuk mendapatkan perhatian Saudara dan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Menteri Keuangan;

2. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

3. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

4. Kepala Biro Hukum dan Humas Departemen Keuangan;

5. Sekretaris DJP;

6. Para Direktur, dan Tenaga Pengkaji di lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.\\\