SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
SE-57/PJ/2009
Ditetapkan tanggal 25 Mei 2009

PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA
YANG BEKERJA SEBAGAI OFFICIAL PADA BADAN-BADAN INTERNASIONAL
DARI PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan perihal perlakuan Pajak Penghasilan atas penghasilan Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Section 18 (b) Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946, diatur bahwa official of the United Nations shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the United Nations.

2. Berdasarkan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947, antara lain mengatur:

   1. Section 1, the words "special agencies" mean:

Section 19 (b), official of the special agencies enjoy the same exemption from taxation in respect of salaries and emoluments paid to them by specialized agencies and on the same condition as are enjoyed by official of the United Nations.

1. Indonesia sudah mengesahkan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946 dan Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies, 1947 dengan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1969 tentang Pengesahan Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations, 1946; Convention on the Privileges and Immunities of the Specialized Agencies,1947; Agreement on the Privileges and Immunities of the International Atomic Energy Agencies, 1959.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas ditegaskan bahwa Warga Negara Indonesia yang bekerja sebagai official pada dan hanya memperoleh penghasilan dari badan-badan internasional dari Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapat perlakuan perpajakan yang sama sebagaimana dinikmati oleh official dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu atas penghasilan yang diterima bukan merupakan objek pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Mei 2009

Direktur Jenderal,

ttd.

Darmin Nasution
NIP 130605098

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan;

2. Inspektur Jenderal Departemen Keuangan;

3. Kepala Biro Hukum Departemen Keuangan;

4. Kepala Biro Humas Departemen Keuangan;

5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

6. Para Direktur dan Tenaga Pengkaji di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.