2.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran negara republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

3.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3577);

4.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1994 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3580) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3891);

5.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1996 tentang pembayaran Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Persewaan Tanah Dan/Atau Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3636);

6.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto, Sertifikat Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 236, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4039);

7.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Hadiah Undian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4040);

8.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4056);

9.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2000 tentang Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Berupa Uang Pesagon, Uang Tebusan Pensiun, dan Tunjangan Hari Tua atau Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4067);

10.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah;

11.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 394/KMK.04/1996 tentang Pelaksanaan Pembayaran dan Pemotongan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan;

12.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 416/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri;

13.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 417/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri;

14.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 475/KMK.04/1996 tentang Norma Penghitungan Khusus Penghasilan Neto Bagi Wajib Pajak Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri;

15.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 282/KMK.04/1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;

16.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 450/KMK.04/1997 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 Sifat dan Besarnya serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 444/KMK.04/1999;

17.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 552/KMK.04/1998 tentang Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi yang Tidak Dipotong Pajak Penghasilan;

18.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 566/KMK.04/199 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Badan yang Usaha Pokoknya Melakukan Transaksi Penjualan atau Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;

19.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan yang Harus Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Baru Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;

20.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 558/KMK.04/2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemotongan Pajak Penghasilan, atas Penghasilan dari Obligasi yang Diperdagangkan di Bursa Efek;

21.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/KMK.04/2001 Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

22.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-108/PJ.1/1996 tentang Formulir Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur JenderaI Pajak Nomor KEP-506/PJ/2001;

23.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-417/PJ/2001 tentang Petunjuk Pemungutan PPh Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya.

MEMUTUSKAN:

Lembar ke-1  untuk : Kantor Pelayanan Pajak

Lembar ke-2 untuk  : Pemungut Pajak

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak

###############..  (1)

Di

###############..

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A.   Identitas Pemungut Pajak  :

N P W P

:

-

-

-

-

-

(2)

N a m a

:

#####################################

A l a m a t

:

#####################################

B.    Pajak Penghasilan Pasal 22 yang telah dipungut untuk masa pajak ################ (3)  tahun #####. (4) dan telah disetor tanggal ############ (5)  adalah sebagai berikut:

U R A I A N

MAP/KJS

Nilai Obyek Pajak

(Rp)

Tarif

PPh yang dipungut

(Rp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1. Badan Usaha Industri/Eksportir #####.

0112/100

##########

##

##########

2. Usaha Industri Rokok

0112/402

##########

##

##########

3. Pembelian Barang Oleh Bendahara-wan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk

0112/100

##########

##

##########

4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai  *)

a. API

0113/100

##########

##

##########

b. Non API

0113/100

##########

##

##########

5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)

0112/100

##########

##

##########

6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina

a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)

0112/401

##########

##########

b. Pihak lain (Tidak Final)

0112/100

##########

##########

J U M L A H

Terbilang  (6) ###################################################...

*)  Coret yang tidak perlu

C. Lampiran :  (7)

(   )  Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina)

(   )  Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh Importir atau Pembeli Barang sebanyak ###### lembar,

        (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina),

(   )  SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak ######. Lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai),

(   )  Surat Kuasa Khusus,

(   )  Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),

(   )  Bukti Pemungutan PPh Pasal 22, (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksportir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai),

(   )  Dalam hal ada penjualan retur agar dilengkapi dengan lampiran rincian penjualan dan retur penjualan,

(   )  Risalah Lelang, dalam hal pelaksanaan lelang.

D. Pernyataan :

Dengan ini saya menyatakan bahwa pemberitahuan di atas adalah benar, lengkap dan tidak bersyarat.

######., ######### 20#  (8)

Pemungut Pajak / Kuasa  (9)

Tanda tangan, nama dan cap

#############.  (10)

F.1.1.32.02

(1)     

Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemungut Pajak terdaftar.

(2)     

Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemungut Pajak.

(3)     

Diisi dengan masa pajak dilakukannya pemungutan PPh Pasal 22. Dalam hal PPh Pasal 22 dipungut oleh Ditjen Bea dan Cukai, diisi dengan tanggal periode yang dilaporkan (secara mingguan).

(4)     

Diisi dengan tahun dilakukannya pemungutan.

(5)     

Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipungut. Dalam hal penyetoran dilakukan lebih dari satu kali, diisi dengan tanggal penyetoran terakhir.

(6)     

Diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan Pasal 22 yang dipungut.

(7)     

Diisi dengan tanda X dalam (  ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

(8)     

Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT.

(9)     

Coret yang tidak perlu.

(10)  

Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemungut Pajak atau Kuasa.  

Industri/Eksportir Tertentu & Industri Rokok

Bendaharawan/Badan Tertentu

Bank Devisa/Ditjen Bea Cukai Impor & Lelang

Pertamina/B.U. Selain Pertamina

Penyetoran

Paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya

Pada hari yang sama dengan pelaksanaan pembayaran atas penyerahan barang

Sehari setelah pemungutan pajak dilakukan (khusus DJBC)

Sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ditebus

Pelaporan

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

a. Bendaharawan paling lambat 14 hari setelah Masa Pajak berakhir,

b. Badan Tertentu paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir.

Secara mingguan paling lambat 7 hari setelah batas waktu penyetoran pajak berakhir (DJBC)

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir (Bank Devisa)

Paling lambat 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

Kolom (1)

Diisi jenis usaha industri semen/kertas/baja/otomotif atas penjualan hasil produksi di DN atau pembelian bahan oleh industri/eksportir yang bergerak dalam sektor perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan dan industri/eksportir tertentu lainnya sesuai ketentuan yangberlaku.

Khusus industri rokok, cukup jelas.

Cukup Jelas

Coret yang tidak diperlukan

Cukup Jelas

Kolom (2)

Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan kode Jenis Setoran yang harus diisi pada masing-masing Surat Setoran Pajak (SSP).

Kolom (3)

Diisi Jumlah penjualan/pembelian Neto Dalam Negeri

Diisi Jumlah Pembelian Barang, tidak termasuk PPN/PPnBM

Diisi Jumlah Nilai Impor. (Cost, Insurance and Freight + Bea Masuk + Pungutan Lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan pabean di bidang impor)

Diisi Jumlah Rupiah Penjualan Migas sesuai dengan lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.

Kolom (4)

Diisi dengan tarif sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolom (5)

Diisi dengan PPh Pasal 22 yang dipungut sebesar Tarif x Penjualan/Pembelian Bruto

Diisi dengan PPh yang dipungut sebesar Tarif x Pembelian tidak termasuk PPN/PPnBM

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 22 atas impor yang dipungut sebesar Tarif x Nilai Impor.

Diisi dari jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut dari lampiran Daftar Surat Setoran Pajak.