SURAT DIRJEN PAJAK
S-985/PJ.313/2006
Ditetapkan tanggal 11 Oktober 2006

KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM
SEKTOR PERHUTANAN, PERKEBUNAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN INDUSTRI ATAU EKSPORT

Sehubungan dengan surat Sdr. XXX PT ABC Nomor XXX tanggal XXX perihal tersebut di atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

   1. PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam industri tepung tapioka dengan lokasi pabrik di Lampung;

   2. Untuk memenuhi keperluan industri, PT ABC membeli bahan baku yaitu singkong dengan sistem langsung membeli dari petani dan atau dari para penjual yang langsung datang membawa singkong ke pabrik;

   3. Berdasarkan ayat (1) Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ.43/2001 tanggal 24 Juli 2001 tentang Pengantar Keputusan Drijen Pajak Nomor KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 adalah industri tapioka;

   4. Sehubungan dengan hal tersebut, PT ABC mohon penjelasan apakah PT ABC wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 22 atas pembeli bahan baku dari petani dan atau dari para penjual yang langsung datang membawa singkong ke pabrik, bukan dari pedagang pengumpul (jawaban surat terlampir).

2. Berdasarkan hal tersebut, Saudara diminta untuk mempelajari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh PT ABC dan menindaklanjuti sesuai keadaan yang sebenarnya terjadi sehubungan dengan pengukuhan Wajib Pajak tersebut sebagai pemungut sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.03/2006 jo Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2001 yang antara lain mengatur sebagai berikut :

   1. Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan No. 254/KMK.03/2001 tanggal 30 April 2001 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan, Serta Tata Cara Penyetoran dan Pelaporannya Sebagaimana Telah Diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 236/KMK.03/2006 tanggal 3 Juni 2003 diatur bahwa Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 adalah :

1. Pasal 1 Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-523/PJ/2001 tanggal 18 Juli 2001 tentang Tarif dan Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 22 oleh Industri dan Eksportir yang Bergerak dalam Sektor Perhutanan, Perkebunan, Petanian, dan Perikanan atas Pembelian Bahan-bahan untuk Keperluan Industri atau Ekspor Mereka dari Pedagang Pengumpul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-25/PJ/2003 tanggal 31 Januari 2003 diatur sebagai berikut :

Demikian agar Saudara maklum.