|
KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-171/PJ/2002
Ditetapkan
tanggal 28 Maret 2002
PELAKSANAAN PENGENAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
TERTENTU
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
|
Menimbang
|
:
|
bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
84/KMK.03/2002 tentang Perubahan Kedua Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang
Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang
Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak
Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya
Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, perlu menetapkan
Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak
Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu;
|
|
Mengingat
|
:
|
-
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun
2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
-
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3985);
-
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 522/KMK.04/2000 tentang Penghitungan Besarnya
Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang Harus Dibayar Sendiri
Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, Badan Usaha Milik
Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak Lainnya Termasuk Wajib Pajak
Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002;
|
MEMUTUSKAN :
|
Menetapkan
|
:
|
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PELAKSANAAN
PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
TERTENTU.
|
Pasal 1
Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak
ini yang dimaksud dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah
Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau
eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/ gerai (outlet) yang
tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan
restoran.
Pasal 2
|
(1)
|
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib
mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi setiap tempat usaha/ gerai
(outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat
usaha/ gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak
yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili).
|
|
(2)
|
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku
dalam hal tempat usaha/ gerai (outlet) dan tempat tinggal Wajib Pajak
yang bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.
|
Pasal 3
Besarnya angsuran Pajak Penghasilan
Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan
atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib
Pajak masing-masing tempat usaha/ gerai (outlet).
Pasal 4
Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:
-
Pelunasan Pajak Penghasilan yang
terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib Pajak tidak
menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat
tidak final;
-
Kredit Pajak atas Pajak
Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan apabila Wajib
Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang
bersifat tidak final.
Pasal 5
Perlakuan kompensasi kerugian
tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:
-
Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima
atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak
final, kompensasi kerugian tidak dapat diperhitungkan;
-
Dalam hal Wajib Pajak menerima
atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak
final, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan penghasilan pengusaha
tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.
Pasal 6
Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib
menyampaikan SPT Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah
penghasilan dan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat
usaha/ gerai (outlet) sesuai contoh formulir pada Lampiran I kepada
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar (KPP domisili).
Pasal 7
Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam
tahun berjalan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat tidak final, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal
25 atas penghasilan lain tersebut berlaku ketentuan sebagai berikut :
-
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya
angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu;
-
Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang
diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan setelah batas waktu
penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar
perbandingan antara penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto
dikalikan besar angsuran yang terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya;
Pasal 8
|
(1)
|
Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan menggunakan bentuk
sebagaimana pada Lampiran II dan dilampiri lember ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP)
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/ gerai (outlet) Wajib Pajak
terdaftar.
|
|
(2)
|
Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/
gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar wajib merekam Surat Pemberitahuan
(SPT) Masa Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1).
|
|
(1)
|
Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 dengan menggunakan bentuk
sebagaimana pada Lampiran II dan dilampiri lember ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP)
ke Kantor Pelayanan Pajak tempat usaha/ gerai (outlet) Wajib Pajak
terdaftar.
|
|
(2)
|
Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan
meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/
kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
yang terhutang.
|
Pasal 9
|
(1)
|
Surat Tagihan Pajak atas Pajak
Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar dan atau tidak atau
terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu,
diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/ penyetoran dan
atau jatuh tempo pelaporan.
|
|
(2)
|
Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan
meliputi bulan-bulan pada saat atau masa Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/
kurang dibayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga
yang terhutang.
|
|
(3)
|
Dasar penghitungan pokok pajak terutang
dalam rangka penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak
Penghasilan Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
Tertentu didasarkan pada:
-
Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib
Pajak; atau
-
Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan
Nilai sepanjang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu
outlet/ gerai yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak
yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak terdaftar.
|
Pasal 10
Pada saat Keputusan Direktur Jenderal
Pajak ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-513/PJ/2001 dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 11
Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini
mulai berlaku pada tanggal 1 April 2002.
Agar setiap orang mengetahuinya,
memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
| |
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2002
Direktur Jenderal,
Hadi Poernomo
NIP
060027375
|
| |
Lampiran I
Keputusan Dirjen Pajak
Nomor KEP-171/PJ/2002
Tanggal 28 Maret
2002
|
|
Nama
|
: |
...................................................(1) |
|
NPWP
|
: |
...................................................(2) |
|
Alamat
|
: |
...................................................(3) |
Daftar Jumlah Penghasilan dan
Pembayaran PPh Pasal 25
| No. |
NPWP tempat
usaha/ gerai (outlet) KPP
Lokasi |
Alamat |
Penghasilan |
PPh Pasal 25
dibayar |
Peredaran
Usaha
(Perdagangan) |
Penghasilan
Lain |
|
(4)
|
(5)
|
(6)
|
(7)
|
(8)
|
(9)
|
| Jumlah |
|
|
|
| |
Tanda tangan, nama dan cap
.............................................(10)
|
Petunjuk Pengisian
Daftar Jumlah Penghasilan dan
Pembayaran PPh Pasal 25
|
Angka 1
|
:
|
Diisi
dengan Nama Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Domisili
|
|
Angka 2
|
:
|
Diisi
dengan NPWP pada KPP Domisili
|
|
Angka 3
|
:
|
Diisi
dengan Alamat tempat usaha/ gerai (outlet) yang terdaftar pada KPP
Domisili
|
|
Angka 4
|
:
|
Cukup
jelas
|
|
Angka 5
|
:
|
Diisi
dengan NPWP pada KPP Lokasi
|
|
Angka 6
|
:
|
Diisi
dengan Alamat tempat usaha/ gerai (outlet) yang terdaftar pada KPP Lokasi
|
|
Angka 7
|
:
|
Diisi
dengan jumlah penghasilan tetap yang berasal dari peredaran usaha
(perdagangan)
|
|
Angka 8
|
:
|
Diisi
dengan jumlah penghasilan lain yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak yang
dikenakan PPh yang bersifat tidak final
|
|
Angka 9
|
:
|
Diisi
dengan jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar dan dilaporkan pada masing-masing
KPP Lokasi.
|
|
Angka 10
|
:
|
Diisi
dengan tanda tangan, nama dan cap Wajib
Pajak
|
| |
Lampiran II
Keputusan Dirjen Pajak
Nomor KEP-171/PJ/2002
Tanggal 28 Maret
2002
|
|
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT
JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
............................(1)
|
Lembar ke-1 : untuk Kantor
Pelayanan Pajak
Lembar ke-2 : untuk arsip Wajib Pajak
|
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU
Bulan :
........................Tahun :
.......................................(2)
|
Nama
|
: |
...................................................(3) |
|
NPWP
|
: |
...................................................(4) |
|
Alamat
|
:
|
...................................................(5)
|
| No. |
Uraian |
Jumlah
(Rp) |
Tarif |
PPh Pasal 25 Terutang
(Rp) |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
| (6) |
(7) |
(8) |
(9) |
(10) |
|
1.
2.
|
Penghasilan Tetap
Peredaran Usaha (Perdagangan)
..................................................
Penghasilan Lain
..................................................
..................................................
|
|
2%
-
|
|
|
Jumlah
|
|
|
|
PPh sebesar
Rp.......................(......................................................................)
(11) telah disetor pada tanggal ......................(12) di
................................(13)
| |
..........................................(14)
Tanda tangan, nama dan cap
.............................................(15)
|
|
Perhatian
Lampirkan Lembar ke-3 Surat Setoran
Pajak atas jumlah
pada kolom 5
|
|
Petunjuk Pengisian
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK
PENGHASILAN PASAL 25
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA
TERTENTU
|
Angka
1
|
:
|
Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak
terdaftar
|
|
Angka 2
|
:
|
Diisi
dengan bulan dan tahun masa pelaporan Surat Pemberitahuan
|
|
Angka 3
|
:
|
Diisi
dengan Nama Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP yang
bersangkutan
|
|
Angka 4
|
:
|
Diisi
dengan NPWP pada KPP yang bersangkutan
|
|
Angka 5
|
:
|
Diisi
dengan Alamat tempat usaha/ gerai (outlet) yang terdaftar pada KPP yang
bersangkutan
|
|
Angka 6
|
:
|
Cukup
jelas
|
|
Angka 7
|
:
|
Diisi
dengan uraian tentang penghasilan yang diterima/diperoleh Wajib Pajak baik
penghasilan tetap yang berasal dari peredaran usaha perdagangan atau lainnya dan
uraian tentang penghasilan lain yang dikenakan PPh yang bersifat tidak
final
|
|
Angka 8
|
:
|
Diisi
dengan jumlah penghasilan lain yang diterima/diperoleh oleh Wajib Pajak
|
| Angka 9 |
: |
Cukup
jelas |
|
Angka 10
|
:
|
Diisi
dengan jumlah PPh Pasal 25 yang telah dibayar
|
|
Angka
11
|
:
|
Diisi
dengan jumlah PPh Pasal 25 sesuai jumlah kolom (5) dalam bentuk angka dan huruf
latin
|
|
Angka
12
|
:
|
Diisi dengan tanggal
pembayaran PPh Pasal 25
|
|
Angka
13
|
:
|
Diisi dengan tempat
pembayaran PPh Pasal 25
|
|
Angka
14
|
:
|
Diisi dengan tempat dan
tanggal lapor SPT Masa PPh Pasal 25
|
|
Angka
15
|
:
|
Diisi dengan tanda
tangan, nama dam cap Wajib Pajak
|
| |
Lampiran III
Keputusan Dirjen Pajak
Nomor KEP-171/PJ/2002
Tanggal 28 Maret
2002
|
Contoh
Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
yang Menerima atau Memperoleh Penghasilan Lain:
Penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan
lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas
waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (berdasarkan SPT Tahunan tahun
sebelumnya)
| Uraian
|
Perdangan
(Rp) |
Penghasilan
lain
(Rp) |
Jumlah
(Rp)
|
|
Peredaran Bruto
Harga Pokok dan Biaya
lain
Penghasilan Neto
PTKP (K/2)
Penghasilan Kena Pajak
PPh Terutang (tarif Ps. 17 UU PPh)
Kredit Pajak (1% x Rp. 600.000.000)
PPh Kurang
Bayar
Besar Angsuran (1/12 x 23.450.000)
Besar Angsuran untuk
Penghasilan Lain
(80.000.000 / 180.000.000) x
1.954.167
|
600.000.000
(500.000.000)
100.000.000
|
200.000.000
(120.000.000)
80.000.000
|
800.000.000
(620.000.000)
180.000.000
(7.200.000)
172.800.000
29.450.000
(6.000.000)
23.450.000
1.954.167
868.518*
|
*Penghasilan lain neto x Besar Angsuran
menurut SPT
Total Penghasilan neto
|
