SURAT
S-799/PJ.311/2002
Ditetapkan Tanggal 11 Oktober  2002

Sehubungan surat Saudara tanpa nomor tanggal 9 Agustus 2002 perihal tersebut diatas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut, Saudara mengajukan permohonan penegasan mengenai besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa-masa setelah SPT Tahunnan PPh Badan dilaporkan tetapi sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, dengan permasalahan sebagai berikut:

   a.	Dalam pelaporan SPT Tahunan PPh Badan 2001, Saudara menggunakan tahun buku yang Meliputi masa Oktober s/d September 2001 dan oleh karenanya berdasarkan Pasal 3 ayat 3 UU KUP 2000, Saudara dapat menyampaikan laporan SPT Tahunan PPh Badan tersebut paling lambat pada 3 1 Desernber 2001.
   b.	Karena sejak awal Oktober 2001, Saudara sudah dapat menghitung besarnya PPh Badan terutang untuk tahun pajak 2001, maka Saudara melaporkan SPT Tahunan dimaksud pada tanggal 19 Oktober 2001, dimana berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2001 tersebut besarnya angsuran PPh Pasal 25 Saudara adalah Rp 197.809.520,-.

Pertanyaan Saudara bagaimana perhitungan angsuran PPh Pasal 25 untuk bulan Oktober dan November 2001.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 (UU KUP), diatur bahwa batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2. Dalam Pasal 25 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (UU PPh), diatur sebagai berikut :

   a.	ayat (1) : Besarnya anggaran pajak dalam tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan :
   	#	pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22; dan
   	#	Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud Pasal 24.
   	Dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
   b.	ayat (2) : Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.

3. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar oleh PT. SI  untuk masa pajak bulan Oktober dan November 2001 adalah tetap sama dengan angsuran pajak bulan September 2001 meskipun SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak 2001 telah dimasukkan lebih awal dari batas yang ditentukan. Angsuran PPh Pasal 2001 telah dimasukkan lebih awal dari bats waktu yang ditentukan. Angsuran PPh Pasal 25 yang dihitung berdasarkan SPT PPh Badan tahun pajak 2001 baru berlaku mulai masa pajak bulan Desember 2001.

Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan :
1.  Direktur Jenderal Pajak;
2.  Direktur Pajak Penghasilan