KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK
KEP-117/PJ/2004
Ditetapkan tanggal 29 Juli 2004

PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ./2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

1. bahwa untuk mengurangi beban administrasi Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham dalam menerbitkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan, perlu mengatur tentang penggunaan stempel tanda tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham;

2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 dan atau Pasal 26 Undang-undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham;

Mengingat:

1. Undang-undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (LN RI Tahun 1983 No.49; TLN No.3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.16 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No.126; TLN No.3984);

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50; TLN No.3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127; TLN No.3985);

3. Keputusan Direktur Jenderal Pajak No.KEP-388/PJ/2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 Atas Pembayaran Kepada Para Pemegang Saham;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-388/PJ/2003 TENTANG PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN ATAU PASAL 26 ATAS PEMBAYARAN DIVIDEN KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 2 sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 2

Pemotong Pajak dapat menggunakan stempel tanda tangan untuk menandatangani Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran dividen kepada para pemegang saham untuk jumlah penerbitan bukti pemotongan Pajak Penghasilan minimal 6.000 (enam ribu) lembar."

Pasal II

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Juli 2004

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

HADI POERNOMO
NIP 060027375

LAMPIRAN I

Lembar ke-1 : Untuk Pemotong Pajak
Lembar ke-2 : Untuk KPP
Lembar ke-3 : Untuk Kanwil DJP

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.......................................................................

Nomor : #########.
Tanggal : #########.

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kantor Pelayanan Pajak ######. berdasarkan :

1. Pasal 23 ayat (1) huruf a angka 1 dan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.17 Tahun 2000, atas penghasilan berupa dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan, dan

2. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP- /PJ./2004 tanggal ................. 2004 tentang Perubahan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-388/PJ/2003 tentang Penggunaan Stempel Tanda Tangan Pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham, serta

3. Permohonan Pemotong Pajak Nomor : ................. tanggal ................. tentang Permohonan Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen kepada Para Pemegang Saham,

dengan ini memutuskan bahwa kepada :

Tembusan:
Kepala Kantor Wilayah .................................................................... 

*) diisi dengan menggunakan tanda silang (x)

LAMPIRAN II

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
.......................................................................

Adalah spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang untuk menandatangani Bukti Pomotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan atau Pasal 26 atas Pembayaran Dividen Kepada Para Pemegang Saham.

Keterangan:

1. Diisi dengan Contoh Spesimen Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang;
2. Diisi dengan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani;
3. Diisi dengan Nomor Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan;
4. Diisi dengan Tanggal Surat Keputusan Penggunaan Stempel Tanda Tangan.