SURAT
S-433/PJ.52/2002
Ditetapkan tanggal 13 Mei 2002

PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK DAN PAJAK-PAJAK

Sehubungan dengan surat Saudara nomor: XXXX tanggal 19 Februari 2002 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
   Dalam tahun 2001 Polri melakukan pengadaan 1 (satu) paket alat deteksi intel dari Jerman melalui PT. GAP dengan surat perjanjian jual beli No. XXX tanggal 13 Nopember 2001 untuk menunjang tugas-tugas operasional Polri. Selanjutnya, Polri mohon pembebasan Bea Masuk, PPN, PPh dan pajak-pajak lainnya atas impor barang tersebut.

2. Ketentuan yang berkenaan dengan permohonan tersebut adalah:

   1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf k Keputusan Menteri Keuangan Nomor 231/KMK.03/2001 tentang Perlakuan PPN dan PPn BM atas Impor BKP Yang Dibebaskan dari Pungutan Bea Masuk diatur bahwa atas impor perlengkapan militer termasuk suku cadang yang diperuntukkan bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut PPN dan PPn BM;

   2. Berdasarkan Romawi I Angka 7 Lampiran I Keputusan Menteri Keuangan Nomor 139/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Persenjataan, Amunisi Ternasuk Suku Cadang dan Perlengkapan Militer Serta Barang dan Bahan Yang Dipergunakan Untuk Menghasilkan Barang Yang Diperuntukkan  Bagi Keperluan Pertahanan dan keamanan Negara yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk adalah Perlengkapan Tempur Perorangan termasuk perlengkapan inteligent.

3. Berdasarkan uraian pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, maka dengan ini diberikan penegasan bahwa atas impor 1 (satu) paket alat deteksi intel dari Jerman oleh Polri melalui PT. GAP untuk menunjang tugas-tugas operasionalnya tidak dipungut PPN dan PPn BM sepanjang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk.

Demikian untuk dimaklumi.

Direktur Jenderal,

Hadi Poernomo
NIP 060027375