SURAT DIRJEN PAJAK
S-730/PJ.51/2006
Ditetapkan tanggal 24 November 2006

KERINGANAN PAJAK

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal XXX hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Dalam surat tersebut secara garis besar antara lain :

   1. Sehubungan dengan bencana gempa bumi tanggal 27 Mei 2006 di Kabupaten Klaten dan sekitarnya, beberapa perusahaan PMA/PMDN yang terkena bencana sebanyak 18 perusahaan.

   2. Perusahaan tersebut menghentikan proses produksi dan merumahkan sebagian karyawannya.

   3. Dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi bagi perusahaan PMA/PMDN yang terkena bencana dan sesuai hasil koordinasi antara BKPM Pusat, BPM Prov Jateng, Pemda Kab. Klaten, Instansi terkait serta pengusaha menginginkan adanya Penangguhan/Pembebasan PPN, PPh atas barang modal, dan bahan baku impor dan pembelian lokal lainnya.

2. Ketentuan perpajakan yang berkaitan permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

   1. Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 antara lain mengatur bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas :

      • Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

      • impor Barang Kena Pajak.

      • penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

      • pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

      • pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean; atau

      • ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

   2. Pasal 2 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain mengatur bahwa jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari Sumbernya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah pasir dan kerikil.

   3. Pasal 2 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis berupa barang modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf a yang diperlukan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak. oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut; dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

3. Berdasarkan ketentuan pada angka 2 dan memperhatikan permasalahan pada angka 1, dengan ini ditegaskan bahwa permohonan pembebasan PPN atas barang modal, bahan baku impor dan pembelian barang lainnya tidak dapat dikabulkan, mengingat tidak ada dasar hukumnya. Namun demikian berdasarkan Peraturan Pemerintah yang berlaku atas perolehan pasir kerikil, dan barang modal yang diperlukan secara langsung dalam menghasilkan Barang Kena Pajak dibebaskan dari pengenaan PPN.

Demikian untuk dimaklumi.

Tembusan :
Direktur Peraturan Perpajakan.