SURAT DIRJEN PAJAK
S-1082/PJ.341/2006
Ditetapkan tanggal 20 November 2006

PENJELASAN PENGENAAN PPH PASAL 26 SESUAI PERSETUJUAN
PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) INDONESIA SINGAPURA

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal XXX perihal pembebasan PPh Pasal 26, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Saudara pada intinya berisi sebagai berikut :

   1. Sekretariat Negara melakukan perjanjian/kontrak pemeliharaan dan pengadaan suku cadang Pesawat Kepresidenan dengan beberapa perusahaan asing (ABC Ltd, DEF Ltd, dan XYZ Ltd.) yang berdomisili di Singapura. Lingkup pekerjaan perusahaan asing dimaksud sesuai kontrak adalah sebagai berikut :

      • Lingkup pekerjaan ABC Ltd, adalah pengadaan suku cadang Fokter 28 VVIP pada tahun 2002.

      • Lingkup pekerjaan DEF Ltd, adalah pekerjaan perbaikan dan overhaul komponen pesawat Fokter 28 VVIP yang dikerjakan di Singapura pada tahun 2002.

      • Lingkup pekerjaan XYZ, adalah pemeliharaan, perbaikan dan pengadaan suku cadang pesawat helikopter AS 332 VVIP serta pelatihan yang terkait dengan pengoperasian pesawat tersebut. Pekerjaan tersebut dilaksanakan antara tahun 2002 sampai dengan 2004.

   2. Badan Pemeriksa Keuangan melakukan pemeriksaan pelaksanaan anggaran tahun 2002 - 2005. Dalam temuannya, BKP mengenakan PPh Pasal 26 sebesar 20% dari nilai bruto (nilai perjanjian) pemeliharaan dan pengadaan suku cadang Pesawat Kepresidenan.

   3. Saudara meminta klarifikasi berkenaan dengan pengenaan PPh Pasal 26 terhadap pelaksanaan perjanjian tersebut.

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Undang-undang Pajak Penghasilan) antara lain mengatur sebagai berikut :
   
   Pasal 26 ayat (1)
   Atas penghasilan tersebut di bawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan :

   1. dividen;

   2. bunga, termasuk premium, diskonto, premi swap dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;

   3. royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;

   4. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan;

   5. hadiah dan penghargaan;

   6. pensiun dan pembayaran berkala lainny.

   Pasal 32A
   Pemerintah berwenang untuk melakukan perjanjian dengan pemerintah negara lain dalam rangka penghindaran pajak berganda dan pencegahan pengelakan pajak.

3. Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia - Singapura antara lain mengatur sebagai berikut :

   1. Pasal 5 ayat 2 (i)

      • The term permanent establishment likewise encompasses :

• Pasal 7 ayat (1)

  1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but onlyso much of them as is attributable to that permanent establishment.

1. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.101/1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara lain mengatur sebagai berikut :
   Butir 2.a
   Wajib Pajak luar negeri wajab menyerahkan asli Surat Keterangan Domisili kepada pihak yang berkedudukan di Indonesia yang membayar penghasilan dan menyampaikan fotokopi Surat Keterangan Domisili tersebut kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat pihak membayar penghasilan terdaftar.
   Butir 2.b.
   Asli Surat Keterangan Domisili tersebut menjadi dasar bagi pihak yang membayar penghasilan untuk menerapkan PPh Pasal 26 sesuai dengan yang ditegaskan dalam P3B yang berlaku antara Indonesia dengan negara tempat kedudukan (residence) dari Wajib Pajak luar negeri tersebut.
   Butir 3.a.
   Surat Keterangan Domisili diterbitkan oleh Competent Authority atau wakilnya yang sah di negara treaty partner. Namun demikian, Surat Keterangan Domisili yang dibuat oleh pejabat pada Kantor Pajak tempat Wajib Pajak luar negeri yang bersangkutan terdaftar dapat diterima dan dipersamakan dengan Surat Keterangan Domisili yang dibuat Competent Authority.

2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini diberikan penegasan sebagai berikut :

   1. Pengadaan atau pembelian suku cadang pesawat kepada supplier di luar negeri tidak dikenakan PPh Pasal 26.

   2. Imbalan jasa yang dibayarkan kepada perusahaan yang berdomisili di Singapura berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan dan overhaul pesawat serta pelatihan (training) tidak dikenakan PPh Pasal 26 sepanjang jasa-jasa tersebut tidak dilakukan di Indonesia tetapi tidak melebihi waktu 90 hari dalam jangka waktu (periode) 12 bulan.

   3. Untuk dapat memperoleh manfaat P3B tersebut di atas, perusahaan-perusahaan Singapura sebagaimana tersebut pada butir 1 di atas wajib menyampaikan Surat Keterangan Domisili yang diterbitkan oleh Competent Authority Singapura kepada Sekretariat Negara selaku pembayar penghasilan.

Demikian kami sampaikan.