Main Menu
JSI Kantor Konsultan Solusi
| HOTLINE | |
| (021) 9389 5000 (0858) 8070 8000 | |
| info [at] konsultansolusi [.] com | |
| JSI-1 WISMA GKBI | |
| (021) 5799 8105 | |
| JSI-2 ROXY MAS | |
| (021) 9834 2708 | |
| JSI-3 JELAMBAR | |
| (021) 9879 4471 | |
| JSI-4 GROGOL | |
| (021) 5696 3628 | |
| JSI-5 KEBON JERUK | |
| (021) 9255 5138 | |
| JSI-6 LINDETEVES | |
| (021) 9269 2693 | |
| JSI-7 WTC Mangga 2 | |
| (021) 9286 8887 | |
| JSI-8 Kelapa Gading | |
| (021) 4585 1116 | |
| JSI-9 Taman Harapan Indah | |
| (021) 569 6666 8 | |
| JSI-10 Gading Serpong Tangerang | |
| (021) 7168 2889 | |
| JSI-11 Tanjung Duren | |
| (021) 5695 8223 | |
Tertarik memiliki kantor konsultan solusi? Klik di sini.
Jadwal Kegiatan
Belum ada jadwal kegiatan baru.Kegiatan Lalu
Pameran Franchise & License Expo Indonesia 2007November 9 (8:00 am) - November 11, 2007
Pindah Kantor JSI 5
October 28, 2007 (All Day)
Seminar Pajak
August 30, 2007 (8:00 am)
Pembukaan JSI 10
July 7, 2007 (All Day)
SEMINAR PAJAK
June 27, 2007 (8:00 am)
Pembukaan JSI 9
May 20, 2007 (All Day)
Kalender
CB Login
CB Online
No Users OnlineSitemap
- Home
- Daftar Peraturan Pajak Lengkap
- KUP - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Ketentuan Umum
- SE-18/PJ/2010 , PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUN
- NOMOR SE-10/PJ/2010 , TARGET RASIO KEPATUHAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN DAN SPT MASA PAJAK PERTAM
- SE-5/PJ/2010 , PENEGASAN PERLAKUAN ADMINISTRASI SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) UNTUK WAJIB PAJAK (WP) DAN
- SE-2/PJ/2010 , PELAYANAN ADMINISTRASI PERPAJAKAN DALAM HAL TERJADI GANGGUAN PADA SISTEM INFORMASI DI
- 124/KMK.03/2009, PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGAH
- 127/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR
- 126/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR
- 127/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR
- 126/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TIMUR
- 128/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA
- 121/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAERAH IST
- 125/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERA
- 120/KMK.03/2009 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAWA TENGA
- PENG-07/PJ.09/2009 , PEMBENTUKAN KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) WAJIB PAJAK BESAR ORANG PRIBADI
- PENG-06/PJ.09/2009 , PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
- KEP-53/PJ/2009 , EMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN/ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PE
- NOMOR 16 TAHUN 2009 , PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2008 TENT
- PER-18/PJ/2009 , PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-43/PJ/2008 TENTANG POJOK PAJA
- 12/PMK.03/2009 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2008 TENTANG TATA CARA PE
- NOMOR 5 TAHUN 2008 , PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM
- SE-80/PJ/2008 , PENENTUAN TANGGAL TERDAFTAR WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA SUNSET PO
- PENG-10/PJ.9/2008 , KETENTUAN PELAKSANAAN SUNSET POLICY BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAFTAR PADA TAHUN
- SE-76/PJ/2008 , PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLIC
- SE-71/PJ/2008 , ANTISIPASI KEBUTUHAN KARTU NPWP
- KEP-194/PJ/2008 , PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-60/PJ/2008 TENTANG PENG
- SE-66/PJ/2008 , PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN AKAN BERAKHIRNYA PROGRAM SUNSET POLIC
- SE-07/PJ.04/2008 , RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-06/PJ.04/2008 TENTANG INSENTI
- SE-60/PJ/2008 , PEMANFAATAN DATA PELAPORAN SPT IMPORTIR
- PER-43/PJ/2008 , POJOK PAJAK DAN MOBIL PAJAK
- SE-55/PJ/2008 , PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKANPENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PERPAJAKAN
- SE-152/PJ/UP.90/2008 , PENGATURAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN TERKAIT DENGAN PERSIAPAN PENERAPAN SISTEM
- SE-625/PJ.10/2008 , PELAYANAN SISTEM INFORMASI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK MELALUI LAYANAN SISTEM ONLI
- SE-34/PJ/2008 , PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKA
- S-166/PJ/2008 , PEMBERIAN NPWP KARYAWAN
- S-446/PJ.06/2008 , PENJELASAN TARGET DAN RENCANA KERJA EKSTENSIFIKASI
- 80/KMK.03/2008 , PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UT
- SE-19/PJ/2008 , PETUNJUK PENGUKURAN KINERJA PELAYANAN UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL PAJA
- SE-34/PJ/2008 , PENEGASAN PELAKSANAAN PASAL 37A UNDANG-UNDANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKA
- S-1075/PJ.32/2006 , SOSIALISASI PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT
- S-962/PJ.35/2006 , TANGGAPAN ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM
- S-379/PJ.35/2006 , MOHON PETUNJUK
- S-379/PJ.35/2006 , MOHON PETUNJUK
- 829/KMK.03/2006 , MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
- 834/KMK.03/2006 , PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- SE-09/PJ.75/2006 , RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.75/2006
- SE-07/PJ.75/2006 , INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-854/PJ.331/2006 , TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- S-853/PJ.33/2006 , KERANGKA ACUAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
- SE-04/PJ.33/2006 , PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- S-506/PJ.33/2006 , PERMINTAAN DATA DAN DOKUMEN PENERBITAN SPMKP PERIODE TAHUN 2003 S.D. 2005
- S-503/PJ.332/2006 , ARGUMEN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- S-472/PJ.332/2006 , PEMINJAMAN BERKAS LPP DAN KKP
- S-419/PJ.344/2006 , PERUBAHAN PADA DRAFT PARTNERSHIP LOAN AGREEMENT AIPRD
- S-330/PJ.351/2006 , PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
- SE-02/PJ.1/2006 , PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
- 18/PMK.03/2006 , PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- SE-01/PJ./2006 , PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKI
- S-28/PJ.341/2006 , PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK a.n. PT. ABC
- S-27/PJ.341/2006 , PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK
- 66/PMK.03/2008 , TATA CARA PENYAMPAIAN ATAU PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN,
- SE-03/PJ.014/2008 , TATA CARA PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJA
- PER-9/PJ/2008 , TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU
- SE-16/PJ/2008 - PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PENUNJUKAN SEORANG
- SE-05/PJ/2008 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- 22/PMK.03/2008 - PERSYARATAN SERTA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN SEORANG KUASA
- 18/PMK.03/2008 - PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN
- 187/PMK.03/2007 - JANGKA WAKTU PELUNASAN SURAT TAGIHAN PAJAK, SURAT KETETAPAN PAJAK
- PER-136/PJ/2007 - TATA CARA PENATAUSAHAAN PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PENYER
- SE-41/PJ/2007 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- UU NO 28 TH 2007 - PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN
- PER-87/PJ/2007 - TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMB
- SE-22/PJ/2007 - PENYERAGAMAN SOSIALISASI PERPAJAKAN BAGI MASYARAKAT
- KEP-57/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- KEP-56/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-26/PJ/2007 TENTANG TEMPA
- KEP-55/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-19/PJ/2007
- KEP-53/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-30/PJ./2007
- KEP-51/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- SE-07/PJ/2007 - LARANGAN MEMBERITAHUKAN DOKUMEN-DOKUMEN RESMI
- KEP-37/PJ/2007 - DISTRIBUSI RENCANA PENERIMAAN PPh NON MIGAS, PPN & PPn BM,
- SE-5/PJ/2007 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR PAJAK NOMOR :
- KEP-30/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-29/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-28/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-27/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-26/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-25/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-24/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
- KEP-19/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- SE-1/PJ/2007 - PETUNJUK PELAKSANAAN DALAM RANGKA REORGANISASI KANTOR PUSAT
- KEP-5/PJ/2007 - TUGAS KHUSUS TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-1075/PJ.32/2006 - SOSIALISASI PERPAJAKAN OLEH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK DAN DIREKTORAT
- 834/KMK.03/2006 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 829/KMK.03/2006 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- SE-09/PJ.75/2006 - RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-07/PJ.75/2006
- S-962/PJ.35/2006 - TANGGAPAN ATAS KASUS DUGAAN KORUPSI DALAM
- SE-07/PJ.75/2006 - INSENTIF JURUSITA PAJAK DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-854/PJ.331/2006 - TANGGAPAN ATAS PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- S-853/PJ.33/2006 - KERANGKA ACUAN PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS
- SE-04/PJ.33/2006 - PENYAMPAIAN RALAT PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- S-506/PJ.33/2006 - PERMINTAAN DATA DAN DOKUMEN PENERBITAN SPMKP PERIODE TAHUN 2003 S.D. 2005
- S-503/PJ.332/2006 - ARGUMEN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- S-472/PJ.332/2006 - PEMINJAMAN BERKAS LPP DAN KKP
- S-419/PJ.344/2006 - PERUBAHAN PADA DRAFT PARTNERSHIP LOAN AGREEMENT AIPRD
- S-379/PJ.35/2006 - MOHON PETUNJUK
- S-330/PJ.351/2006 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
- SE-02/PJ.1/2006 - PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN
- 18/PMK.03/2006 - PEMBERLAKUAN KODE ETIK PEGAWAI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- SE-01/PJ./2006 - PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN AKUNTANBILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKI
- S-28/PJ.341/2006 - PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK a.n. PT. ABC
- S-27/PJ.341/2006 - PERMINTAAN KONFIRMASI DATA WAJIB PAJAK
- SE-142/PJ.1/UP.51/2005 - PENEGASAN SURAT EDARAN NOMOR : SE-140/PJ.UP51/2005 TENTANG PENGISIAN FORMUL
- S-249/WPJ.14/2005 - PEMBERITAHUAN PENGGUNAAN SARANA SMS CENTER
- PER-165/PJ/2005 - PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002
- S-1020/PJ.53/2005 - POLA DISTRIBUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- S-1040/PJ.342/2005 - TANGGAPAN ATAS ASEAN MEMBER COUNTRIES INTERNATIONAL TAX REGIME
- SE-129/PJ.1/UP.90/2005 - SOSIALISASI E-FILLING, PERATURAN-PERATURAN KEPEGAWAIAN
- SE-128/PJ.1/UP.90/2005 - SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN
- S-931/PJ.52/2005 - PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000
- S-867/PJ.332/2005 - PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK
- S-825/PJ.33/2005 - HASIL RAPAT PEMBAHASAN DRAFT PERATURAN MENTERI KEUANGAN
- S-577/PJ.33/2005 - PENJELASAN ATAS KETETAPAN PAJAK TAHUN 2001
- SE-16/PJ/2005 - PENEGASAN PENOMORAN DAN PEREKAMAN SURAT PERINTAH KEMBALI PAJAK (SKMKP)
- S-479/PJ.53/2005 - PERMOHONAN KONFIRMASI DAN PENEGASAN KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS TERMINATION PENALTY
- S-310/PJ.1/2005 - PENYAMPAIAN SURAT EDARAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN NOMOR : SE-98/SJ/
- S-431/PJ.53/2005 - PERMOHONAN PENCABUTAN PKP
- KEP-136/KM.5/2005 - PENCABUTAN IZIN USAHA DI BIDANG ASURANSI JIWA ATAS PT ASURANSI JIWA MANULIFE PRI
- S-297/PJ.313/2005 - KLARIFIKASI BERITA DALAM MEDIA MASSA
- 167/KMK.1/2005 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.01/2004
- S-236/PJ.322/2005 - PERATURAN PERPAJAKAN
- S-236/PJ.332/2005 - PERATURAN PERPAJAKAN
- S-205/PJ.313/2005 - TANGGAPAN ATAS MASALAH PERPAJAKAN DALAM
- 16/PMK.03/2005 - PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI, PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DAN BEA MASUK,
- KEP-40/PJ/2005 - PEDOMAN PENUNJUKAN KETUA KELOMPOK DAN KETUA TIM PEMERIKSA PAJAK
- KEP-178/PJ./2004 - CETAK BIRU (BLUE PRINT) KEBIJAKAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-1105/PJ.35/2004 - PERMOHONAN DATA SPT PPh BADAN DAN SPT PPN
- S-1104/PJ.32/2004 - LAPORAN DAMPAK RENCANA PENGAMPUNAN PAJAK
- S-1083/PJ.32/2004 - PERATURAN PERPAJAKAN
- 568/KMK.03/2004 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 567/KMK.03/2004 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 565/KMK.03/2004 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- S-1028/PJ.331/2004 - PENERBITAN KETETAPAN PAJAK MELALUI DATA EQUALISASI PAJAK
- S-1036/PJ.313/2004 - PENEGASAN PERATURAN PERPAJAKAN BANK UMUM DALAM LIKUIDASI
- KEP-162/PJ/2004 - PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJA
- SE-27/PJ/2004 - KERAHASIAAN DATA ELEKTRONIK WAJIB PAJAK PADA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- SE-14/PB/2004 - PENEGASAN SURAT EDARAN DJA NO. SE-179/A/2003 TANGGAL 11 SEPTEMBER 2003
- S-829/PJ.53/2004 - KONFIRMASI BARANG KENA PAJAK ATAS PRODUKSI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK
- 342/KMK.03/2004 - PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK WAJIB PAJA
- S-152/PJ.75/2004 - PENGISIAN KODE MAP PADA SSBP UNTUK BIAYA PENAGIHAN PAJAK
- 301/KMK.06/2004 - TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) TAHUN ANGGA
- S-377/PJ.51/2004 - TATA CARA PENCABUTAN PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK BAGI PENGUSAHA KECIL
- S-322/PJ.312/2004 - PENGERTIAN TEMPAT KERJA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM KEP. DIRJEN NOMOR KEP-213/PJ/
- S-246/PJ.341/2004 - KETENTUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) DI INDONESIA
- S-96/PJ.51/2004 - NOMOR HS ATAS PRODUK MINUMAN
- KEP-38/PJ/2004 - PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN DI MAHKAMAH K
- S-19/PJ.743/2004 - INSTRUKSI PENCABUTAN NPPKP A.N. PT PRIMA GADING LESTARI NPWP : 02.066.434.8-034.0
- SE-41/PJ/2003 - BUKU PANDUAN
- KEP-381/PJ/2003 - PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002
- KEP-380/PJ/2003 - PENUNJUKAN KOORDINATOR TENAGA PENGKAJI DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- KEP-359/PJ/2003 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ./2001 TENTANG TA
- S-1053/PJ.53/2003 - SOLUSI PERPAJAKAN
- 449/KMK.01/2003 - TATA CARA PENUNJUKAN HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN PAJAK
- SE-30/PJ/2003 - PERUBAHAN LAMPIRAN PERMOHONAN PENERBITAN PIAGAM PENGHARGAAN
- S-520/PJ.341/2003 - BAHAN PERSIAPAN RAPAT INTERDEP II KOMISI BERSAMA RI-INDIA
- SE-13/PJ.331/2003 - TATA CARA PENENTUAN WAJIB PAJAK PATUH YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHUL
- KEP-213/PJ/2003 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ/2000TENTANG TATA
- S-456/PJ.731/2003 - PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI
- 317/KMK.01/2003 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 909/KMK.01/1993
- 316/KMK.01/2003 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 28/KMK.00/1989
- S-297/PJ.35/2003 - TANGGAPAN SOMASI
- S-361/PJ.52/2003 - PENERUSAN SURAT
- SE-07/PJ.33/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2003 TENTANG PERUBA
- S-273/PJ.332/2003 - WEWENANG MENERBITKAN KEPUTUSAN KEBERATAN SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJA
- S-236/WPJ.12/KP.0407/2003 - PASSWOORD PK-PM
- S-212/PJ.322/2003 - RUU PERUBAHAN UU NO 15 TAHUN 2002 TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- KEP-67/PJ/2003 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-29/PJ/2002 TENTANG
- S-137/PJ.322/2003 - PENYEBARLUASAN BUKU PERPAJAKAN BARU
- S-127/PJ.322/2003 - Tanggapan atas RUU Panas Bumi
- KEP-27/PJ/2003 - TEMPAT PELAYANAN TERPADU PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
- S-56/PJ.32/2003 - TIM KEBIJAKAN PERPAJAKAN
- S-55/PJ.332/2003 - Pengertian Pengurus Sesuai Pasal 32 UU Nomor 9 Tahun 1994
- KEP-09/PJ/2003 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTAN
- 538/KMK.03/2002 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 439/KMK.03/1996 TENTANG PENG
- SE-05/PJ.24/2002 - LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI
- SE-17/PJ.42/2002 - PETUNJUK PELAKSANAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- KEP-519/PJ/2002 - TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PENILAIAN KEMBALI
- SE-332/PJ/2002 - PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI PENGURUS, KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM WA
- S-842/PJ.322/2002 - TANGGAPAN RUU PENANAMAN MODAL
- KEP-435/PJ/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-297/PJ/2002 TENTANG PEL
- S-924/PJ.51/2002 - Surat Kuasa Khusus
- SE-327/PJ/2002 - PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ.24/2000 TENTANG PENYE
- S-397/PJ/2002 - Penegasan atas beberapa permasalahan BPPN yang menyangkut bidang perpajakan.
- S-355/PJ.42/2002 - Pengantar SE-324/PJ/2002 tanggal 08 Agustus 2002 tentang Pencarian/Pengumpulan Da
- S-399/PJ.1/2002 - Formulir isian data Konsultan Pajak
- S-626/PJ.332/2002 - Tindak Lanjut Permohonan Peninjauan Kembali atas Surat Keputusan yang Telah Mend
- KEP-369/PJ./2002 - PEMBENTUKAN REVENUE GENERATION TASK FORCE
- S-324/PJ.7/2002 - ALOKASI DAFTAR PERSEDIAAN WAJIB PAJAK KRITERIA SELEKSI
- SE-09/PJ.7/2002 - PENCABUTAN SURAT-SURAT EDARAN MENGENAI PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-39/PJ.53/2002 - PENGUMUMAN KRITERIA WAJIB PAJAK PATUH
- 335/KMK.01/2002 - TATA CARA PENGHAPUSAN DAN PENGALIHAN BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA PADA DEPARTEMEN/
- SE-33/PJ.52/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DlREKTUR JENDERAL PAJAK KEP-342/PJ/2002 TENTANG PELAKSANAA
- KEP-337/PJ/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-515/PJ/2000 TENTANG TEM
- KEP-334/PJ/2002 - PENETAPAN SATU TEMPAT ATAU LEBIH SEBAGAI TEMPAT TERUTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI B
- SE-31/PJ.52/2002 - PENYAMPAlAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-334/PJ/2002TENTANG PENETA
- KEP-331/PJ/2002 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BESAR
- SE-29/PJ.53/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 320/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN KM
- SE-03/PJ.32/2002 - PENYAMPAIAN INFORMASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DALAM RANGK
- 251/KMK.03/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 567/KMK.04/2000 TENTANG NILAI LAIN
- SE-25/PJ.52/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR KMK 251/KMK.03/2002
- KMDN NO 28 TH 2002 - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORANDAN PELAPORAN
- SE-20/PJ.53/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 168/KMK.03/2002
- SE-18/PJ.51/2002 - PENYAMPAIAN RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 141/KMK.03/2002
- 185/KMK.06/2002 - PENGHENTIAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN
- KEP-221/PJ/2002 - TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- UU NO 15 TH 2002 - TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
- S-364/PJ.52/2002 - Dasar Pengenaan Pajak dan Tarif PPN
- 2/IMK/2002 - PENYAMPAIAN INFORMASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAE
- SE-02/PJ.51/2002 - PPN IMPOR YANG DIBAYAR BERDASARKAN SPKPBM YANG DITERBITKAN
- SE-16/PJ./2002 - PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ./2002
- SE-01/PJ/2002 - PERMINTAAN DATA 100 WAJIB PAJAK PEMBAYAR PAJAK BESAR
- SE-43/PJ.43/2001 - PEREKAMAN SPT MASA PPh PASAL 21 DAN SPT TAHUNAN PPh PASAL 21
- S-1375/PJ.52/2001 - Administrasi Joint Operation
- S-4343/PJ.753/2001 - 100 WAJIB PAJAK PENUNGGAK PAJAK TERBESAR (KPL.KPP 7.5.2)
- KEP-701/PJ/2001 - PENENTUAN TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DAN TEMPAT KEDUDUKAN BADAN
- KEP-649/PJ/2001 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-350/PJ/2001 TENTANG PER
- KEP-627/PJ/2001 - TATA CARA PELAKSANAAN PEMBLOKIRAN DAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK YA
- S-1103/PJ.51/2001 - Penjelasan dan Klarifikasi Berita
- S-460/PJ.9/2001 - PETUNJUK PEMBUATAN LAPORAN DALAM FORMAT ELEKTRONIK (e-Report)
- SE-68/PJ.1/UP.90/2001 - KEWAJIBAN UNTUK MEMILIKI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) BAGI PEGAWAI NEGERI
- S-903/PJ.52/2001 - Perubahan Status dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- SE-52/PJ/UP.90/2001 - PENGARAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS
- S-2277/PJ.75/2001 - PELAKSANAAN PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK DAN PENETAPAN BESARNYA PENGHAPUSAN SECARA
- SE-16/PJ.5/2001 - TENTANG PENGHITUNGAN KEMBALI PAJAK MASUKAN YANG TELAH DIKREDITKAN
- SE-02/PJ.7/2001 - RENCANA KERJA PEMERIKSAAN
- S-714/PJ.5/2001 - Permintaan Penundaan Penggunaan
- SE-04/PJ.9/2001 - PEMROSESAN DATA ALAT KETERANGAN
- S-392/PJ.52/2001 - Permintaan Daftar Bahan Baku Makanan
- S-363/PJ.51/2001 - Penegasan terhadap surat Kepala Kantor
- SE-04/PJ.24/2001 - PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN
- S-153/PJ.8/2001 - PEMBENTUKAN TIM PENYULUH
- SE-230/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJ
- KEP-225/PJ/2001 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR: KEP-515/PJ/2000 TENTANG TE
- SE-200/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-188/PJ/2001 TENTAN
- KEP-188/PJ/2001 - KUASA UNTUK MENJALANKAN HAK DAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENURUT KETENTUAN PERUNDANG-UND
- SE-05/PJ.33/2001 - JANGKA WAKTU PENYELESAIAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- S-37/PJ.1/2001 - KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPA
- SE-117/PJ/2001 - KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PERATURAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG PERPAJAKAN T
- SE-01/PJ.8/2001 - PEMASANGAN DAN PENGADAAN SPANDUK PERPAJAKAN SERTA PELAYANAN SPT TAHUNAN PPh 2000
- 11/KMK.04/2001 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 200/KMK.04/2000 TENTANG PERLAKUAN P
- KEP-550/PJ/2000 - TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK YANG MEMENUHI KRITERIA TERTENTU DAN PENYELESAIAN P
- SE-548/PJ/2000 - PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PA
- SE-544/PJ/2000 - KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK SEBAGAI PERATURAN
- SE-542/PJ/2000 - PERATURAN PEMERINTAH, KEPUTUSAN PRESIDEN, DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN SEBAGAI PE
- SE-38/PJ.42/2000 - PENERUSAN PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 115 TAHUN 2000
- S-2448/PJ.54/2000 - Penggunaan Formulir Discount
- KEP-516/PJ/2000 - JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN P
- S-1340/PJ.532/2000 - Permohonan Informasi Peraturan Pajak
- SE-37/PJ.45/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :KEP-442/PJ/2000 TANGGAL 13 O
- S-196/PJ.44/2000 - PENAGIHAN HUTANG PAJAK
- SE-09/PJ.75/2000 - TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYIT
- S-438/PJ.333/2000 - PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
- S-424/PJ.333/2000 - PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK ATAS PT TINGGAR JAYA
- S-421/PJ.3/2000 - USUL PERBAIKAN RUU BPP
- S-1539/PJ.51.1/2000 - Penulisan PPN Tiket
- UU NO 16 TH 2000 - PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 1983
- SE-04/PJ.24/2000 - PENYESUAIAN KODE NOTA PENGHITUNGAN DAN KODE KETETAPAN PER JENIS PAJAK
- SE-03/PJ.24/2000 - PENGATURAN KEMBALI KODE JENIS PAJAK/MAP DAN KODE JENIS SETORAN
- SE-200/PJ/2000 - PEMBUKAAN DAN PENGATURAN LOKET BANK DEVISA PERSEPSI DI KPBC TANJUNG PRIOK JAKARTA
- S-1172/PJ.75/2000 - PENYAMPAIAN SURAT DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DI BIDANG PENAGIHAN PAJAK
- S-209/PJ.312/2000 - INDONESIA : CHANGES IN TAX INCENTIVE REGULATION DURING THE PERIOD 1989 TO 1999/2
- S-50/PJ.44/2000 - PEMBINAAN KEPATUHAN PERPAJAKAN WAJIB PAJAK KOPERASI
- SE-05/PJ.75/2000 - KEBIJAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
- S-415/PJ.532/2000 - Peninjauan kembali mulai berlakunya Keputusan
- SE-03/PJ.75/2000 - PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK
- S-91/PJ.333/2000 - PERUBAHAN NAMA
- S-76/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-75/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-74/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-73/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-72/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-71/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-70/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-69/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-68/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-67/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- S-66/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK DITINDAKLANJUTI
- SE-03/PJ.533/2000 - ANGKA "00" PADA MESIN TERAAN METERAI
- S-50/PJ.333/2000 - PENJELASAN PEMBAYARAN/PENYETORAN PAJAK
- S-46/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-44/PJ.34/2000 - PENAGIHAN UTANG PAJAK A.N. TAN SIONG HUI
- S-42/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-41/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-40/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-39/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-38/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-37/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-36/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-35/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-34/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-33/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-45/PJ.532/2000 - Konfirmasi Pembebasan Pajak
- S-07/PJ.313/2000 - KONFIRMASI PERATURAN PERPAJAKAN
- Subjek Pajak
- NOMOR SE-1/PJ/2010 , PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ/2009 TENTANG SOS
- SE-20/PJ/2009 , PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA SESUAI KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-10
- 20/PMK.03/2008 , JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN PE
- INS-1/PJ/2008 , KELANJUTAN PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNN 2007 DI TAHUN 200
- S-1225/PJ.32/2006 , PENGENAAN PAJAK TERHADAP KONSULTAN
- S-957/PJ.322/2006 , PPN DAN PPH TERUTANG ATAS PEMBELIAN
- S-681/PJ.343/2006 , EXCHANGE OF INFORMATION CONCERNING THE CASE OF MR. ABC
- S-382/PJ.52/2006 , PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PENGADAAN KELAMBU OLYSET NETS
- S-25/PJ.34/2006 , TANGGAPAN TERTULIS MENGENAI ARTICLE 45 FROM
- 20/PMK.03/2008 , JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA,
- INS-1/PJ/2008 , KELANJUTAN PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK PENGHASILAN TAHUNN 2007 DI TAHUN 200
- 183/PMK.03/2007 , WAJIB PAJAK PAJAK PENGHASILAN TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI
- KEP-18/PJ/2007 - PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN
- 87/PMK.03/2007 , PERUBAHAN KEENAM ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000
- S-1225/PJ.32/2006 - PENGENAAN PAJAK TERHADAP KONSULTAN
- S-957/PJ.322/2006 - PPN DAN PPH TERUTANG ATAS PEMBELIAN
- S-681/PJ.343/2006 - EXCHANGE OF INFORMATION CONCERNING THE CASE OF MR. ABC
- S-382/PJ.52/2006 - PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK PENGADAAN KELAMBU OLYSET NETS
- S-25/PJ.34/2006 - TANGGAPAN TERTULIS MENGENAI ARTICLE 45 EXEMPTION FROM
- 601/KMK.03/2005 - PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000
- S-704/PJ.332/2005 - PERMINTAAN DATA TRANSAKSI PENJUALAN WAJIB PAJAK
- S-607/PJ.312/2005 - TAXATION OF INDONESIA NASIONALS AT IRM
- S-156/PJ/2005 - PERLAKUAN PAJAK PERSEROAN ATAU PAJAK PENGHASILAN ATAS UPLIFT
- S-446/PJ.313/2005 - BEBAS PAJAK
- S-222/PJ.331/2005 - PENEGASAN STATUS WAJIB PAJAK ATAS NAMA PT. ABC
- S-326/PJ.9/2004 - KUESIONER SEBAB-SEBAB SPT TAHUNAN TIDAK MASUK
- S-296/PJ.312/2004 - PENEGASAN BAPERTARUM-PNS TIDAK TERMASUK SEBAGAI SUBJEK PAJAK
- KEP-356/PJ/2003 - TATA CARA PEMINDAHAN TAMBAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK WAJIB PAJAK BE
- KEP-344/PJ/2003 - PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR DAN MELAPORKAN USAHANYA PADA KANTOR
- S-625/PJ.312/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
- SE-11/PJ.31/2003 - PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 243/KMK.03/2003 TENTANG PERUBAHAN KE
- 243/KMK.03/2003 - PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTER KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000
- S-49/PJ.752/2003 - PENCEGAHAN WAJIB PAJAK/PENANGGUNG PAJAK KELUAR DARI WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
- 69/KMK.03/2003 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGA
- 532/KMK.03/2002 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
- S-890/PJ.311/2002 - Tindak Lanjut Proses Akreditasi International Institute for Democracy and Electo
- S-538/PJ.332/2002 - Wajib Pajak Patuh
- S-339/PJ.332/2002 - STATUS BADAN PENYEHATAN PERBANKAN NASIONAL (BPPN)
- S-04/PJ.311/2002 - KONFIRMASI ATAS SE-10/PJ.3/1998
- KWT-267/PJ/2001 - PELAKSANAAN PASAL 16 KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK NOMOR KEP-161/PJ/2001
- KEP-338/PJ/2001 - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BER
- SE-05/PJ.24/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-338/PJ/2001 TENTANG TATA CA
- 230/KMK.03/2001 - PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 574/KMK.04/2000 TENTANG ORGANISASI-ORGA
- 574/KMK.04/2000 - ORGANISASI-ORGANISASI INTERNASIONAL DAN PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONA
- S-605/PJ.43/2000 - PENDATAAN WAJIB PAJAK ORANG ASING
- Surat Pemberitahuan
- PER-35/PJ/2009 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-9/PJ/2009 TENTANG TEMPAT
- PER-32/PJ/2009 , BENTUK FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL
- SE-21/PJ/2009,PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-7/PJ/2008 TENT
- PER-11/PJ/2009 , PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-179/PJ/2007 TENTANG TEMPAT LA
- PENG-04/PJ.09/2009 , PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNNAN PAJAK PENGHASILAN
- PER-7/PJ/2009 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-24/PJ/2008 TENTANG SURAT
- PER-6/PJ/2009 , TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK
- SE-77/PJ/2008 , PENGIRIMAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2008
- PER-39/PJ/2008 , SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 TAHUN 2008 BESERTA PETUNJUK
- SE-48/PJ/2008 , BATAS WAKTU PENERBITAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJ
- PER-24/PJ/2008 , SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN DAN SURAT PEMBERITA
- SE-05/PJ.22/2006 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :
- INS-70/PJ.1/2006 , PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2006
- SE-05/PJ.7/2006 , PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-124/PJ/2006
- PER-124/PJ/2006 , PELAKSANAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS
- SE-18/PJ/2006 , KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
- KEP-104/PJ/2006 , SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN,
- S-505/PJ.331/2006 , PERMOHONAN PENEGASAN
- SE-10/PJ.1/2006 , SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- SE-06/PJ./2006 , PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
- S-05/PJ.341/2006 , PERMINTAAN KONFIRMASI DARI ABC
- SE-17/PJ/2008 , PELAYANAN PENERIMAAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
- PER-180/PJ/2007 , BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
- 185/PMK.03/2007 , TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN
- 186/PMK.03/2007 , WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI
- 181/PMK.03/2007 , BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA TATA CARA PENGAMBILAN
- S-213/PJ/2007 , PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PEREKAMAN SPT SESUAI SE-11/PJ./2007 TANGGAL 16 MARET
- PER-114/PJ/2007 , BENTUK DAN TATA CARA PENGGUNAAN TEMPLATE DALAM BAHASA INGGRIS UNTUK SURAT PEMBERIT
- PER-81/PJ/2007 , SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN,
- SE-11/PJ/2007 - PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEREKAMAN SURAT
- SE-08/PJ./3007 - PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN PAJAK 2006 OLEH WAJ
- S-16/PJ/2007 - RALAT LAMPIRAN SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI FORMULIR 1770 S TAHUN 2006
- INS-70/PJ.1/2006 - PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2006
- SE-05/PJ.22/2006 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :
- SE-05/PJ.7/2006 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-124/PJ/2006
- SE-18/PJ/2006 - KEY PERFORMANCE INDICATOR (KPI)
- S-505/PJ.331/2006 - PERMOHONAN PENEGASAN
- SE-10/PJ.1/2006 - SURAT KABAR NASIONAL TEMPAT PENGUMUMAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
- SE-06/PJ./2006 - PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-04/PJ./2006
- S-05/PJ.341/2006 - PERMINTAAN KONFIRMASI DARI ABC
- S-1091/PJ.331/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI KEWAJIBAN MELAMPIRKAN
- PER-166/PJ./2005 - PENUNDAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- SE-16/PJ.52/2005 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- S-522/PJ.7/2005 - PENENTUAN SALDO AWAL TUNGGAKAN SP3 TAHUN 2006 PADA SIMPP
- INS-82/PJ.1/2005 - PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2005
- SE-03/PJ.13/2005 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2005
- PER-145/PJ./2005 - BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PERTAMBAHAN
- SE-12/PJ.52/2005 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-145/PJ./2005
- S-712/PJ.313/2005 - MOHON PENJELASAN MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
- S-688/PJ.332/2005 - PERMINTAAN PENJELASAN ATAS WEWENANG PENANDATANGANAN SURAT DINAS
- KEP-215/PJ/2003 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002TENTAN
- S-611/PJ.332/2005 - PEMBERITAHUAN SURAT PERMINTAAN DATA PAJAK DARI BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI
- S-510/PJ.332/2005 - TINDAK LANJUT SURAT PEMBERITAHUAN PIUTANG PAJAK DALAM RANGKA IMPOR
- S-129/PJ.41/2005 - FORMULIR LP2P TAHUN 2005
- S-344/PJ.331/2005 - TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ATAS SPT LEBIH BAYAR
- S-205/PJ.9/2005 - PEREKAMAN SPT DAN SPMKP
- S-122/PJ.7/2005 - REVISI FORMAT LAPORAN BULANAN PENYAMPAIAN DAN PENANGANAN SPT TAHUNAN PPh BADAN DAN
- S-249/PJ.313/2005 - MOHON PENEGASAN BATASAN WAKTU DAN
- SE-11/PJ/2005 - PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 2004
- PER-68/PJ/2005 - PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN PA]AK PENGHASILAN PASAL 29 TAHUN PAJAK 200
- S-8/PJ.41/2005 - LAPORAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
- KEP-05/PJ/2005 - TATA CARA PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK (e-Filing) MELALUI PERU
- PER-184/PJ./2004 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TEN
- INS-54/PJ.1/2004 - PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN TAHUN 2004
- SE-02/PJ.41/2004 - PEREKAMAN LAMPIRAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI MENGEN
- SE-03/PJ.13/2004 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNA PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2004
- SE-02/PJ.24/2004 - PERPANJANGAN BATAS WAKTU PEMBAYARAN PAJAK OLEH WAJIB PAJAK YANG KEGIATAN OPERASIO
- S-231/PJ.41/2004 - FORMULIR LP2P TAHUN 2004
- S-701/PJ.332/2004 - TANGGAPAN ATAS PENOLAKAN PEMBETULAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUN 2000
- S-155/PJ.9/2004 - STATUS PEREKAMAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN 2003
- SE-01/PJ.9/2004 - PENGAWASAN PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN TAHUN 2002 DAN 2003
- S-217/PJ.7/2004 - PENERIMAAN SPT DAN TINDAK LANJUT EKSTENSIFIKASI
- KEP-88/PJ/2004 - PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SECARA ELEKTRONIK
- S-50/PJ.41/2004 - PENGIRIMAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI KARYAWAN BANK MANDIRI
- S-258/PJ.31/2004 - NAMA DAN KONSULTAN PAJAK UNTUK PENGISIAN SPT TAHUNAN PPh BADAN TAHUNN PAJAK 2003
- SE-07/PJ/2004 - PENYAMPAIAN SURAT SEKRETARIS JENDERAL NOMOR S-109/SJ/2004 HAL HIMBAUAN PENYAMPAIAN S
- S-109/SJ/2004 - HIMBAUAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK (SPT) TAHUNAN PPH TAHUN 2003
- S-06/PJ.41/2004 - PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI KARYAWAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDER
- KEP-389/PJ/2003 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- SE-42/PJ/2003 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- PENG-91/PJ/2003 - PENGUMUMAN DJP
- S-385/PJ.741/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN/MEMBATALKAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK A.
- S-329/PJ.741/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN/MEMBATALKAN FAKTUR PAJAK A.N. PT MULTI E
- S-327/PJ.741/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN/MEMBATALKAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK A
- S-324/PJ.741/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK TIDAK MENGKREDITKAN/MEMBATALKAN PENGKREDITAN FAKTUR PAJAK A.
- S-306/PJ.74/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBATALKAN/MENGOREKSI/
- S-303/PJ.74/2003 - PEMBERITAHUAN UNTUK MEMBATALKAN/MENGOREKSI/
- S-261/PJ.42/2003 - KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NPWP DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEMEGANG SAH
- KEP-220/PJ/2003 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-543/PJ/2000TENTANG PENE
- S-455/PJ.342/2003 - PERMOHONAN PENERUSAN EXCHANGE OF INFORMATION
- KEP-185/PJ./2003 - SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK
- KEP-167/PJ/2003 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- S- 258 /PJ.342/2003 - PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
- S-28/PJ.41/2003 - PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPH ORANG PRIBADI KARYAWAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDER
- SE-07/PJ.52/2003 - PENYAMPAIAN LAMPIRAN SPT MASA DALAM MEDIA ELEKTRONIK
- KEP-19/PJ/2003 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-383/PJ/2002 TENTANG TATA
- SE-04/PJ/2003 - PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR
- S-05/PJ.41/2003 - HIMBAUAN KEPADA WAJIB PAJAK TENTANG PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh WP OP
- KEP-06/PJ/2003 - RALAT LAMPIRAN 4 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-17/PJ/2002TANGGAL 9
- SE-18/PJ.41/2002 - PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN PPh TAHUN PAJAK 2002
- S-946/PJ.35/2002 - RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA
- S-140/PJ.41/2002 - Lampiran Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Tahun 2002 Bagi Wajib Pajak Orang Pribad
- S-845/PJ.332/2002 - Tanggapan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi atas Keputusan Direktorat J
- S-313/PJ.9/2002 - Pemberitahuan Pemasangan Jaringan Online
- SE-03/PJ.13/2002 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2002
- SE-48/PJ.52/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-426/PJ.52/2002 TENTANG PE
- KEP-386/PJ/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-12/PJ/1995 TENTANG BENT
- SE-44/PJ.51/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-386/PJ/2002 TENTANG PERUB
- S-598/WPJ.07/KP.0305/2002 - Penyampaian Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik
- KEP-383/PJ/2002 - TATA CARA PEMBAYARAN SETORAN PAJAK MELALUI SISTEM PEMBAYARAN ON-LINE DAN
- SE-324/PJ/2002 - PENCARIAN / PENGUMPULAN DATA DARI.PIHAK KETIGA DAN SOSIALISASI PROGRAM EKSTENSIFIKA
- SE-321/PJ/2002 - PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTMEN KEUANGAN TENTANG SALURAN L
- S-172/IJ/2002 - PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN TENTANG SALURAN LANGSUNG UNTUK PENGADUAN/PELAYANAN MASYARA
- KEP-327/PJ/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PEN
- SE-318/PJ/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-327/PJ/2002 TENTANG PERUBAH
- KEP-101/PJ/2002 - PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-542/PJ/2001 TENTANG SURAT PE
- SE-01/PJ.8/2002 - PELAYANAN PENERIMAAN SPT TAHUNAN PPh 2001 PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET 2002
- KEP-80/PJ/2002 - PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 ATAU 1721-A2 SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHAS
- SE-81/PJ/2002 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-80/PJ/2002 TENTANG PENYAMPAIAN
- 1/IMK/2002 - PENYEMPURNAAN SISTEM DAN PROSEDUR PEMBAYARAN PAJAK
- KEP-17/PJ/2002 - BENTUK, JENIS, DAN KODE KARTU, FORMULIR, SURAT, DAN DAFTAR YANG DIGUNAKAN DALAM PEL
- SE-01/PJ.24/2002 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ/2002 TENTANG BENTUK,
- KEP-756/PJ/2001 - PENYAMPAIAN LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA PPN DALAM BENTUK MEDIA ELEKTRONIK
- SE-757/PJ/2001 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-756/PJ/2001 TENTANG PENYAMP
- SE-40/PJ.41/2001 - PEMANFAATAN DATA DARI LAMPIRAN IV SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
- SE-02/PJ.13/2001 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh
- KEP-509/PJ/2001 - SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN PETUNJUK PENGISIAN
- S-67/PJ.41/2001 - FORMULIR LP2P TAHUN 2001
- SE-04/PJ.13/2001 - FORMULIR SPT
- KEP-215/PJ/2001 - TATA CARA PENER1MAAN SURAT PEMBERITAHUAN
- KEP-214/PJ/2001 - KETERANGAN DAN ATAU DOKUMEN LAIN YANG HARUS DILAMPIRKAN DALAM SURAT PEMBERITAHUAN
- SE-02/PJ.33/2001 - WAJIB PAJAK TERTENTU YANG DIKECUALIKAN DARI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRASI BERUPA
- KEP-543/PJ/2000 - PENETAPAN TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN YANG JATUH TEMPONYA BERTEPATAN DENGAN HARI L
- KEP-518/PJ/2000 - PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN SELAIN MELALUI KANTOR POS
- KEP-517/PJ/2000 - TEMPAT PENGAMBILAN SURAT PEMBERITAHUAN
- KEP-515/PJ/2000 - TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI PENGU
- SE-69/PJ.14/2000 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh
- KEP-455/PJ/2000 - PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA
- KEP-245/PJ/2000 - PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-134/PJ/1998 TANGGAL 1
- SE-05/PJ.33/2000 - PENCABUTAN KETENTUAN ANGKA 8 SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-04/P
- S-83/PJ.41/2000 - FORMULIR LP2P TAHUN 2000
- SE-16/PJ.41/2000 - PENINGKATAN PELAKSANAAN KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LP2P DAN SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIB
- SE-15/PJ.51/2000 - FORMULIR KETETAPAN PPN ATAS PENYERAHAN AKTIVA PASAL 16D UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAH
- SE-03/PJ.33/2000 - PENERBITAN SURAT TEGURAN
- SE-12/PJ.5/2000 - PENYAMPAIAN PP NOMOR 24 TAHUN 2000, KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN, DAN KEPUTUSAN DIRE
- SE-116/PJ/2000 - PERBAIKAN DAN PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN SE-57/PJ.91/1999TENTANG STRUKTUR DATA LAMPIRA
- SE-01/PJ.9/2000 - TATA CARA DAN PROSEDUR AWAL PELAKSANAAN PELAPORAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK
- SE-80/PJ/2000 - PENEGASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2000 TANGGAL 11
- SE-02/PJ.75/2000 - DAFTAR HARTA KEKAYAAN WAJIB PAJAK(WP)/PENANGGUNG PAJAK (PP) SEBAGAI LAMPIRAN LAPO
- S-49/PJ/2000 - PELAYA tanggal 2 November 1999 hal PADA HARI LIBUR DALAM BULAN MARET
- KEP-35/PJ/2000 - TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
- SE-01/PJ.8/2000 - PEMASANGAN SPANDUK PERPAJAKAN DAN PELAYANAN SPT TAHUNAN PPH 1999
- 144/KMK.5/2000 - PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO.50/KMK.05/1996 TANGG
- 140/KMK.5/2000 - PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NO. 1596/KM.5/1997 TANG
- 138/KMK.5/2000 - PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAH
- S-12/PJ.44/2000 - PENYELESAIAN SPT TAHUNAN PPh YANG MENYATAKAN LEBIH BAYAR (RESTITUSI PPh)
- 113/KMK.5/2000 - PENYEMPURNAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN RI NOMOR : 634/KMK.05/1996 TANGGAL 8 NOVEM
- SE-41/PJ/2000 - PENGANTAR KEP-35/PJ/2000 TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITA
- S-13/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- Pemungut Pajak
- INS-2/PJ/2008 , OPTIMALISASI PELAKSANAAN KETENTUAN SUNSET POLICY
- PER-42/PJ/2008 , PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TEN
- SE-27/PJ/2008 , STANDAR WAKTU PELAYANAN PENERBITAN SURAT KETERANGAN NILAI JUAL OBYEK PAJAK DAN PENER
- 63/PMK.03/2008 , TATA CARA PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
- Nomor : 27 Tahun 2008 , PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA
- SE-23/PJ/2007 , PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 46/PMK.03/2007 TENTANG TATA CARA PEMUNG
- SE-26/PJ/2006 , PEDOMAN PEMBENTUKAN/PENYEMPURNAAN ZNT/NIR ATAS BUMI YANG MEMILIKI CIRI SPESIFIK
- S-847/PJ.32/2006 , KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PPN ATAS SEWA RUANGAN
- S-494/PJ.32/2006 , PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPN
- S-401/PJ.313/2006 , STATUS PT PERTAMINA EP SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK UNTUK PPH PASAL 22
- S-126/PJ.41/2006 , PEMBUATAN PROFIL 50 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI POTENSIAL
- 46/PMK.03/2007 , TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
- 11/PMK.03/2007 , PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 155/KMK.03/2001
- S-847/PJ.32/2006 - KEWAJIBAN PEMUNGUTAN PPN ATAS SEWA RUANGAN
- S-494/PJ.32/2006 - PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS TENTANG KEWAJIBAN MEMUNGUT PPN
- S-401/PJ.313/2006 - STATUS PT PERTAMINA EP SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK UNTUK PPH PASAL 22
- S-126/PJ.41/2006 - PEMBUATAN PROFIL 50 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI POTENSIAL
- S-504/PJ.51/2005 - PERMOHONAN PENJELASAN MENGENAI PERLAKUAN PPN ATAS TRANSAKSI DENGAN PERUSAHAAN MIG
- S-348/PJ.322/2005 - PERMOHONAN PENJELASAN PMK NOMOR 11/PMK.03/2005
- SE-03/PJ.1/2005 - BIAYA KOORDINASI DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN INSTANSI TERKAIT DALAM RANGKA PEMUNG
- SE-01/PJ.43/2005 - PENEGASAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN PEMEGANG KAS SEBAGAI PEMOTONG DAN ATAU PEMUNG
- S-34/PJ.7/2005 - Program Optimalisasi Penerimaan Pajak Tahun 2005
- KEP-27/PJ/2005 - TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
- S-979/PJ.313/2004 - PEMOTONG PAJAK YANG TIDAK WAJIB MEMASUKKAN SPT TAHUNAN PPh BADAN (1771)
- S-630/PJ.322/2004 - STATUS WAJIB PUNGUT PPN (WAPU PPN)
- S-183/PJ.51/2004 - PEMUNGUT PPN
- S-102/PJ.53/2004 - PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- S-501/PJ.52/2003 - PENEGASAN KEMBALI PENGENAAN PPN
- KEP-100/PJ/2003 - PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 T
- KEP-34/PJ/2003 - KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK
- SE-10/PJ/2003 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- S-12/PJ.32/2003 - PERMOHONAN SERTA PENGARAHAN PT. GMFAA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- SE-56/PJ.53/2002 - PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN JASA PERSEWAAN RUANGAN DAN ATAU
- S-1054/PJ.53/2002 - Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan
- S-1030/PJ.52/2002 - Pemotongan dan Pemungutan Pajak oleh Bendaharawan
- S-908/PJ.53/2002 - Pemenuhan Kewajiban Memungut, Menyetorkan, dan Melaporkan PPN yang Dipungut oleh
- S-900/PJ.53/2002 - Pelaksanaan Pemungut PPN
- KEP-382/PJ/2002 - PEDOMAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- SE-43/PJ.51/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-382/PJ/2002 TANGGAL 13 AG
- 210/KMK.03/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 5/KMK.01/1993 TENTANG PENUNJUKAN B
- S-340/PJ.312/2002 - Permohonan Penjelasan KEP-523/PJ/2001 Tanggal 18 Juli 2001
- S-276/PJ.52/2002 - Pengenaan PPN atas Penjualan BKP oleh Pengusaha Di Kawasan Berikat kepada Pengusa
- S-179/PJ.52/2002 - Permohonan penetapan PT S sebagai Pedagang Pengecer tidak bertindak sebagai Wajib
- S-147 /PJ.52/2002 - PENYERAHAN, KULIT MENTAH DARI PETANI TERNAK KEPADA BADAN PEMUNGUT
- S-960/PJ.52/2001 - Pelaporan Pajak Cabang-Cabang PT. PT
- S-343/PJ.9/2001 - PENGIRIMAN HASIL EVALUASI SIP SESUAI KEP-161/PJ/2001 TANGGAL 21 PEBRUARI 2001
- S-731/PJ.52/2001 - Kewajiban sebagai PKP dalam memungut
- SE-172/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-160/PJ/2001 DAN KE
- PP NO 137 TH 2000 - TEMPAT DAN TATA CARA PENYANDERAAN, REHABILITASI NAMA BAIK PENANGGUNG PAJAK, DAN
- PP NO 135 TH 2000 - TATA CARA PENYITAAN DALAM RANGKA PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA
- S-2541/PJ.53/2000 - Penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut
- S-258/PJ.43/2000 - PEMUNGUTAN PPh OLEH BENDAHARAWAN ATAS PEMBAYARAN DARI DANA APBD
- Pembukuan dan Pencatatan
- 68/PMK.01/2008 , PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 98/KMK.01/2006 TENTANG ACCOUNT REPR
- NOMOR : 99/KMK.01/2006 , PENELAAH KEBERATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- 98/KMK.01/2006 , ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
- 196/PMK.03/2007, TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING
- 49/PMK.03/2007 , TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG S
- 49/PMK.03/2007 - TATA CARA PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DENGAN MENGGUNAKAN BAHASA ASING DAN MATA UANG S
- KEP-07/PJ/2007 , PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- KEP-05/PJ/2007 , PERSETUJUAN PEMBERIAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN
- KEP-06/PJ/2007 , PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 99/KMK.01/2006 - PENELAAH KEBERATAN PADA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- 98/KMK.01/2006 - ACCOUNT REPRESENTATIVE PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
- S-262/PJ.42/2005 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGGUNAAN BAHASA ASING
- SE-29/PJ/2004 - LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2004
- SE-03/PJ.24/2004 - PENYAMPAIAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR SE-14/PB/2004 PER
- S-255/PJ.312/2004 - PERATURAN TENTANG TATA CARA PERMOHONAN PERUBAHAN METODE PEMBUKUAN
- SE-39/PJ/2003 - LANGKAH-LANGKAH DALAM MENGHADAPI AKHIR TAHUN ANGGARAN 2003
- S-272/PJ.42/2003 - SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN DARI PENJUALAN BARANG
- S-242/PJ.42/2003 - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN
- S-138/PJ.43/2003 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBAYARAN UANG PENSIUN YANG DITERIMA SEKALIGUS
- S-78/PJ.42/2003 - PENOLAKAN PERMOHONAN IZIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA INGGRIS DA
- SE-14/PJ.43/2001 - Pengantar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-333/PJ/2001 tanggal 3 Mei 2
- 112/KMK.03/2001 - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG
- S-354/PJ.312/1999 - PERUBAHAN PEMBUKUAN MATA UANG RUPIAH (Rp) KE DOLLAR AMERIKA SERIKAT (US $)
- 330/KMK.04/1999 - PENYELENGGARAAN PEMBUKUAN DALAM BAHASA ASING DAN MATA UANG SELAIN RUPIAH
- S-122/PJ.313/1999 - PENEGASAN TENTANG TATA CARA PENCATATAN TRANSAKSI USAHA UNTUK MENGHITUNG BESARNYA
- S-283/PJ.332/1998 - PENGHITUNGAN PPh TERUTANG TERHADAP WAJIB PAJAK YANG DATA-DATANYA MUSNAH TERBAKAR
- S-252/PJ.332/1998 - DOKUMEN-DOKUMEN PERUSAHAAN TERMASUK DATA-DATA PERPAJAKAN TERBAKAR AKIBAT KERUSUH
- KEP-218/PJ/1998 - PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-01/PJ.7/1991 TENTANG NORMA
- S-1382/PJ.52/1998 - PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN
- S-1250/PJ.54/1998 - PERMOHONAN PEMINDAH BUKUAN
- S-245/PJ.422/1998 - PENJELASAN TENTANG PERUBAHAN TAHUN BUKU PERUSAHAAN
- KEP-54/PJ/1998 - PENYEMPURNAAN BENTUK LAPORAN PENERIMAAN PAJAK (LPP)
- PP NO 24 TH 1998 - INFORMASI KEUANGAN TAHUNAN PERUSAHAAN
- 629/KMK.04/1997 - PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 609/KMK.04/1994 TENT
- KMDN NO 172 TH 1997 - KRITERIA WAJIB PAJAK YANG WAJIB MENYELENGGARAKAN PEMBUKUAN DAN TATA CARA PEMBU
- Pemeriksaan dan Penyidikan
- SE-08/PJ.04/2008 , PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-31/PJ/2008
- SE-51/PJ/2008 , PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN DALAM RANGKA PEMBERIAN NPWP
- PER-19/PJ/2008 , PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
- PER-20/PJ/2008 , PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
- 202/PMK.03/2007 , TATA CARA PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERPAJAKAN
- PER-176/PJ/2006 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006
- PER-176/PJ/2006 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ./2006
- S-831/PJ.341/2006 , PERMINTAAN INFORMASI DARI NATIONAL TAX AGENCY JEPANG
- S-786/PJ.344/2006 , PERMINTAAN INFORMASI ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PT. ABC UNTUK TAHUN PAJAK 1998
- PER-124/PJ/2006 , PELAKSANAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS
- PER-124/PJ/2006 , PELAKSANAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS
- SE-06/PJ.7/2006 , KEBIJAKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN
- PER-123/PJ/2006 , PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
- S-476/PJ.33/2006 , IZIN TERTULIS UNTUK DAPAT MEMANFAATKAN
- 123/PMK.03/2006 , PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
- SE-3/PJ.7/2006 , PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006
- S-227/PJ.7/2006 , PENEGASAN TERHADAP SURAT DIREKTUR P4 NO. S-37/PJ.7/2006
- S-89/PJ.713/2006 , PERMINTAAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
- S-241/PJ.341/2006 , JAWABAN PERMINTAAN KONFIRMASI DARI INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE
- SE-01/PJ.7/2006 , KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-01/PJ.04/2008 , PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PADA KPP PRATAMA DI PULAU JAWA DAN BALI
- 198/PMK.03/2007, TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PERPAJAKAN
- SE-04/PJ.04/2007 , RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL DAN KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN TAHUN 2007
- SE-02/PJ.04/2007 , KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
- 123/PMK.03/2006 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
- SE-24/PJ/2006 - PEMANFAATAN BLIP
- S-831/PJ.341/2006 - PERMINTAAN INFORMASI DARI NATIONAL TAX AGENCY JEPANG
- S-786/PJ.344/2006 - PERMINTAAN INFORMASI ATAS PEMERIKSAAN WAJIB PAJAK PT. ABC UNTUK TAHUN PAJAK 1998
- PER-124/PJ/2006 - PELAKSANAN ANALISIS RISIKO DALAM RANGKA PEMERIKSAAN ATAS
- SE-06/PJ.7/2006 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN ATAS SURAT PEMBERITAHUAN
- PER-123/PJ/2006 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
- S-476/PJ.33/2006 - IZIN TERTULIS UNTUK DAPAT MEMANFAATKAN
- SE-3/PJ.7/2006 - PERUBAHAN RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006
- S-227/PJ.7/2006 - PENEGASAN TERHADAP SURAT DIREKTUR P4 NO. S-37/PJ.7/2006
- S-89/PJ.713/2006 - PERMINTAAN LAPORAN PELAKSANAAN AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
- S-241/PJ.341/2006 - JAWABAN PERMINTAAN KONFIRMASI DARI INLAND REVENUE AUTHORITY OF SINGAPORE
- SE-01/PJ.7/2006 - KEBIJAKAN UMUM PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-13/PJ.7/2005 - RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2006
- S-1055/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN TEMUAN HASIL PEMERIKSAAN
- S-1052/PJ.331/2005 - PERMINTAAN PENEGASAN ASPEK KERAHASIAAN WP
- SE-10/PJ.7/2005 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-142/PJ./2005
- S-392/PJ.7/2005 - PEMERIKSAAN PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN KEGIATAN BEDAH WAJIB PAJAK
- KEP-142/PJ./2005 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
- SE-09/PJ.7/2005 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK (SIMPP SERI-02)
- S-363/PJ.7/2005 - PENYELESAIAN TUNGGAKAN PEMERIKSAAN
- SE-08/PJ.7/2005 - PEMERIKSAAN KHUSUS MELALUI PEMERIKSAAN SEDERHANA KANTOR (PSK)
- S-514/PJ.332/2005 - PEMERIKSAAN SPT PPh BADAN TAHUN 2001 PT. ABC
- SE-07/PJ.7/2005 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN LAIN
- S-243/PJ.732/2005 - PELAKSANAAN SE-03/PJ.7/2005 DAN SE-06/PJ.7/2005 DALAM MASA TRANSISI
- 289/KMK.03/2005 - PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIREKTUR JENDERAL PAJAK UNTUK MENERBIT
- S-485/PJ.33/2005 - PERMASALAHAN PEMERIKSAAN
- S-465/PJ.341/2005 - PERMINTAAN INFORMASI DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-06/PJ.7/2005 - SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-05/PJ.7/2005 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN KHUSUS
- S-205/PJ.732/2005 - PERMINTAAN DAFTAR WAJIB PAJAK YANG DIAUDIT OLEH KAP
- SE-04/PJ.7/2005 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN
- SE-02/PJ.7/2005 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN BERDASAR KRITERIA SELEKSI
- SE-10/PJ.7/2004 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-08/PJ.7/2004 - RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2005
- S-327/PJ.75/2004 - TANGGUNG JAWAB PEMERIKSA DALAM PENCAIRAN TUNGGAKAN PAJAK
- S-976/PJ.313/2004 - MOHON PENEGASAN ATAS PENGENAAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh YANG TERJADI DI LOKASI
- SE-07/PJ.7/2004 - PEMERIKSAAN TERHADAP DATA PRIORITAS/ALAT KETERANGAN DAN PENEGASAN PEMERIKSAAN KHUS
- SE-06/PJ.7/2004 - PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKSI WAJIB PAJAK
- S-621/PJ.313/2004 - PENEGASAN ASPEK PERPAJAKAN
- SE-05/PJ.7/2004 - AKTIVITAS PENDUKUNG PEMERIKSAAN
- SE-07/PJ.7/2003 - RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2004
- SE-02/PJ.2/2003 - PENYEMPURNAAN PEMANFAATAN DATA MIKRO
- 423/KMK.06/2003 - PEMERIKSAAN PERUSAHAAN PERASURANSIAN
- SE-05/PJ.7/2003 - BEBERAPA PENEGASAN KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK
- S-373/PJ.7/2003 - DAFTAR PERSEDIAAN WAJIB PAJAK KRITERIA SELEKSI TRIWULAN II TAHUN 2003
- SE-04/PJ.07/2003 - PENYEDERHANAAN PEMERIKSAAN SPT PPN LEBIH BAYAR DARI PENGUSAHA KENA PAJAK TERTENTU
- S-499/PJ.35/2003 - PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
- S-141/PJ.75/2003 - EVALUASI KINERJA PENAGIHAN BULAN JANUARI s.d JUNI 2003
- 281/KMK.03/2003 - PELIMPAHAN WEWENANG MENTERI KEUANGAN KEPADA DIRJEN PAJAK UNTUK MENERBITKAN IZIN TE
- SE-17/PJ/2003 - TATA CARA PENANGANAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS PUTUSAN PENGADILAN PAJAK KE MAHKAMAH A
- S-367/PJ.342/2003 - PERMINTAAN KETERANGAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-02/PJ.7/2003 - MASA TRANSISI PENERAPAN SE-01/PJ.7/2003
- SE-01/PJ.7/2003 - KEBIJAKAN PEMERIKSAAN PAJAK (SERI PEMERIKSAAN 01 - 03)
- S-211/PJ.35/2003 - PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO.KEP
- S-52/PJ.7/2003 - PENEGASAN TENTANG LAPORAN KEGIATAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA TIM OPTIMALISASI PENERI
- 512/KMK.06/2002 - PEMERIKSAAN LANGSUNG DANA PENSIUN
- S-900/PJ.35/2002 - Data-data atas nama PT K/PT KH
- S-849/PJ.342/2002 - Pengumpulan data a.n.:
- SE-05/PJ.33/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-343/PJ/2002 TENTANG TATA
- SE-08/PJ.75/2002 - PEMERIKSAAN UNTUK TUJUAN PENAGIHAN PAJAK (DELINQUENCY AUDIT)
- S-302/PJ.7/2002 - REVIEW PEMERIKSAAN SPT TAHUNAN PPh LEBIH BAYAR
- SE-07/PJ.7/2002 - PENEGASAN PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS PENGHAPUSAN NPWP/NPPKP KARENA PERUBA
- SE-06/PJ.7/2002 - PEMERIKSAAN OLEH KANTOR PENYULUHAN DAN PENGAMATAN POTENSI PERPAJAKAN
- KEP-343/PJ/2002 - TATA CARA PENYEGELAN DALAM RANGKA PEMERIKSAAN DI BIDANG PEPAJAKAN
- SE-03/PJ.7/2002 - RENCANA PEMERIKSAAN NASIONAL TAHUN 2002
- UU NO 14 TH 2002 - PENGADILAN PAJAK
- KEP-741/PJ/2001 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN KANTOR
- S-2777/PJ.723/2001 - PEMERIKSAAN WP PINDAH
- SE-04/PJ.7/2001 - PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DALAM RANGKA EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSI
- S-2310/PJ.752/2001 - PENAGIHAN PAJAK TERHADAP SKPKB HASIL PEMERIKSAAN
- S-1723/PJ.732/2001 - LAPORAN KEMAJUAN PEMERIKSAAN KLIEN KAP
- 229/KMK.06/2001 - PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAKSANAAN AUDIT PAJAK EKSPOR
- S-189/PJ.54/2001 - Usul Pemeriksaan Atas Informasi Mengenai
- S-291/PJ.1/2000 - PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTE
- S-003/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAK LANJUTI
- Pemindahbukuan
- PER-5/PJ/2009 , PROSEDUR PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
- PER-46/PJ/2008 , TATA CARA PENGAWASAN PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA TEMPAT
- KEP-159/PJ/2008 , PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA KANTOR WILAYAH DIREK
- KEP-133/PJ/2008 , PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-35/PJ/2008 TENTA
- PER-15/PJ/2008 , TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMI
- PER-11/PJ/2008 , TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMI
- PER-12/PJ/2008 , TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK DALAM RANGKA PEMI
- KEP-35/PJ/2008 , PEMINDAHAN WAJIB PAJAK YANG SEMULA TERDAFTAR DAN ATAU PENGUSAHA KENA PAJAK YANG SEM
- 191/PMK.03/2007, PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
- SE-03/PJ.02/2007 , PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN
- PER-73/PJ/2006 , TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
- S-353/PJ.331/2006 , PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk) ATAS KELEBIHAN PAJAK KE
- 191/PMK.03/2007 , PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK ATAS PERMOHONAN
- SE-03/PJ.02/2007 , PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN
- PER-45/PJ/2007 , TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN
- PER-45/PJ/2007 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENAMBAHAN
- PER-73/PJ/2006 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
- S-353/PJ.331/2006 - PERMOHONAN PEMINDAHBUKUAN (Pbk) ATAS KELEBIHAN PAJAK KE
- PER-177/PJ/2005 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA BATAM
- S-1054/PJ.52/2005 - PENJELASAN PEMINDAHBUKUAN LEBIH BAYAR PPN UNTUK PELUNASAN TUNGGAKAN PBB
- S-990/PJ.332/2004 - PERMOHONAN UNTUK MENUNJUKKAN NOMOR KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS S-560/PJ.332/2004 TAN
- KEP-135/PJ/2004 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA PUSAT
- S-304/PJ.313/2004 - PENEGASAN MENGENAI PEMINDAHBUKUAN PEMBAYARAN PAJAK
- SE-39/PJ.6/2003 - SOSIALISASI TATA CARA PEMINDAHBUKUAN PENERIMAAN PBB MELALUI ATM BCA KE BANK PERSEP
- KEP-522/PJ/2002 - PELAKSANAAN TEKNIS TATA CARA PEMINDAHBUKUAN ATAS KEKELIRUAN
- S-266/PJ.731/2002 - PENEGASAN SURAT NOMOR : S-3347/PJ.731/2001TANGGAL 10 SEPTEMBER 2001 HAL PEMERIKS
- KEP-232/PJ/2002 - SISTEM PENGAWASAN PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK
- S-254/PJ.312/2002 - PEMERIKSAAN PAJAK
- S-246/PJ.312/2002 - PERSYARATAN PELELANGAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN.
- SE-01/PJ.7/2002 - KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN PPN DAN PPn BM
- SE-743/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-741/PJ/2001TANGGAL
- SE-739/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-722/PJ/2001TANGGAL
- KEP-722/PJ/2001 - PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN LAPANGAN
- S-3347/PJ.731/2001 - PERIKSAAN BPKP TERHADAP WAJIB PAJAK KPS DAN BUMN/BUMD
- SE-03/PJ.7/2001 - KEBIJAKSANAAN PEMERIKSAAN (SERI PEMERIKSAAN 01-01)
- SE-09/PJ.45/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-268/PJ/2001
- S-204/PJ.44/2000 - PERPAJAKAN YAYASAN YANG TERKAIT/BEKERJASAMA DENGAN PEMERINTAH DAN MELAKUKAN KEGIA
- S-1776/PJ.73/2000 - INSTRUKSI MELAKUKAN PEMERIKSAAN PAJAK
- S-146/PJ.73/2000 - PEMERIKSAAN OLEH BPKP
- SE-06/PJ.71/2000 - PELAKSANAAN PEKERJAAN PEMERIKSA PAJAK
- SE-04/PJ.43/2000 - PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN ATAS WAJIB PAJAK YANG TELAH MENDAPAT IZIN PEMUSATA
- Sanksi dan Denda
- 26/PMK.04/2008, PENUNDAAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN BEA MASUK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRASI BER
- SE-2/PJ/2007 - PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
- PER-6/PJ/2007 - PENGHAPUSAN SANKSI KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PAJAK
- S-986/PJ.331/2006 - PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN
- S-186/PJ.33/2006 - PEMBLOKIRAN REKENING PINJAMAN
- S-113/PJ.332/2006 - PENERUSAN SURAT
- S-42/PJ.332/2006 - PENERUSAN SURAT
- S-426/PJ.332/2005 - PENERUSAN SURAT
- SE-11/PJ/2003 - PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL NOMOR SE-03/PJ/2003 TANGGAL 3 JANUARI
- SE-01/PJ.32/2003 - PENANGANAN SURAT-SURAT WAJIB PAJAK
- SE-03/PJ/2003 - LARANGAN MENERIMA SEORANG KUASA YANG TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN UNTUK MENJALANKAN H
- S-67/PJ.753/2002 - BENTUK LAPORAN PENCAIRAN TUNGGAKAN ATAS SKPKB HASIL PEMERIKSAAN KARIKPA
- S-324/PJ.52/2002 - Restitusi PPN kepada Pemungut
- S-255/PJ.332/2002 - IMBALAN BUNGA RESTITUSI PPN MASUKAN
- PP NO 136 TH 2000 - TATA CARA PENJUALAN BARANG SITAAN YANG DIKECUALIKAN DARI PENJUALAN SECARA LELANG
- KEP-523/PJ/2000 - TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN ATAU PAJAK
- 483/KMK.05/2000 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 234/KMK.05/1996 TENTANG TATA
- SE-05/PJ.24/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-455/PJ/2000 TENTANG PER
- S-433/PJ.332/2000 - PERMOHONAN PENJELASAN PERIHAL PENGENAAN SANKSI BUNGA ATAS KETERLAMBATAN PEMBAYAR
- S-1679/PJ.513/2000 - Sanksi Administrasi Atas PPN Impor
- S-408/PJ.333/2000 - PENDAPATAN DAN PENEGASAN BATAS WAKTU DALAM SURAT TEGURAN
- S-53/PJ.34/2000 - PERMOHONAN MENUNJUK SAKSI UNTUK DIDENGAR KETERANGANNYA
- S-51/PJ.333/2000 - STP ATAS PPh PASAL 29
- S-377/PJ.332/1999 - MASA BUNGA PENAGIHAN PASAL 19 AYAT (1) UU KUP
- S-365/PJ.333/1999 - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU
- S-145/PJ.33/1999 - PENGENAAN SANKSI PERPAJAKAN
- S-261/PJ.311/1998 - PEMBATALAN STP
- SE-13/PJ.33/1998 - TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PENGURANGAN ATAU P
- S-2825/PJ.51/1996 - SANKSI ATAS KELAMBATAN PENYAMPAIAN SPT MASA PPN
- Restitusi
- PER-48/PJ/2008 , TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERT
- PER-1/PJ/2008 , PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM RANGKA PENGEMBALIA
- SE-2/PJ/2008 , TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
- PER-1/PJ/2008 , PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DAN PROSEDUR DALAM
- 192/PMK.03/2007, TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA
- SE-2/PJ/2008 , TATA CARA PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU
- 190/PMK.03/2007 , TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG SEHARUSNYA TIDAK TERUTANG
- 188/PMK.03/2007 , TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- SE-04/PJ.02/2007 , PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN RESTITUSI PPN
- SE-14/PJ.52/2006 - LAPORAN PENYELESAIAN TUNGGAKAN RESTITUSI PPN
- SE-10/PJ.52/2006 - PEREKAMAN SPT MASA PPN, KONFIRMASI FAKTUR PAJAK, DAN
- S-172/PJ.332/2006 - RESTITUSI PPH PASAL 21/26
- S-196/PJ.53/2006 - PENEGASAN ATAS PROSES RESTITUSI PPN
- S-70/PJ.52/2006 - PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI
- S-07/PJ.52/2006 - PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI
- S-974/PJ.53/2005 - RESTITUSI PPN ATAS AVTUR UNTUK PENERBANGAN INTERNASIONAL ATAS NAMA ABC
- S-940/PJ.51/2005 - PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PPN JANUARI - DESEMBER 1999
- S-863/PJ.51/2005 - PERMOHONAN RESTITUSI KELEBIHAN PPN JANUARI-DESEMBER 2000
- S-861/PJ.53/2005 - RESTITUSI PPN ATAS JASA LUAR NEGERI WP BADAN
- S-597/PJ.33/2005 - PENJELASAN ATAS RESTITUSI PAJAK
- S-595/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENGEMBALIAN SEBAGIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
- S-354/PJ.53/2005 - PENEGASAN ATAS RESTITUSI PPN
- S-104/PJ.52/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PENGEMBALIAN
- S-558/PJ.322/2004 - PERMOHONAN PENEGASAN RESTITUSI ATAS PEROLEHAN BARANG MODAL
- S-493/PJ.32/2004 - PERMOHONAN PENEGASAN ATAS RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI A.N PT ABC
- S-367/PJ.53/2004 - PENJELASAN PERMOHONAN RESTITUSI
- S-982/PJ.52/2003 - PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PENGENAAN DAN RESTITUSI PPnBM EKS DANA HIBAH/PINJAMAN L
- S-556/PJ.51/2003 - PENJELASAN MASALAH PENGEMBALIAN PEMBAYARAN PPN YANG DITUNDA ATAS WAJIB PAJAK BP B
- SE-10/PJ.52/2003 - Pemanfaatan Data Pada Aplikasi PK-PM
- S-149/PJ.5/2003 - RESTITUSI PPN PT CENTRAL JAWA POWER
- S-100/PJ.53/2003 - Proses Penyelesaian Pengembalian Pendahuluan
- S-882/PJ.3/2002 - Konsep Surat Menteri Keuangan kepada Duta Besar Kanada dan Charge d'Affaires Kedut
- S-1028/PJ.53/2002 - Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai
- S-869/PJ.53/2002 - PENJELASAN PPN ATAS PEMANFAATAN JKP DARI LUAR DAERAH PABEAN & RESTITUSI PPN
- SE-319/PJ/2002 - PERCEPATAN PROSES RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PARA WAJIB PAJAK YANG TER
- S-984/PJ.5/2001 - Permohonan Percepatan Restitusi PPN Masa
- S-974/PJ.52/2001 - Petunjuk pelaksanaan restitusi
- S-358/PJ.42/2001 - KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN DALAM MATA UANG DOLLAR AMERIKA SERIKAT
- S-701/PJ.52/2001 - Dampak Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan
- S-440/PJ.51/2001 - Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas
- SE-551/PJ/2000 - KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-550/PJ/2000 TANGGAL 29 DESEMBER 2000 TE
- S-1894/PJ.54/2000 - Permohonan penjelasan mengenai pengembalian PPN atas
- S-1871/PJ.51/2000 - Permohonan Restitusi PPN atas Impor Uang Pecahan Rp. 100.000
- S-1278/PJ.532/2000 - Restitusi PPnBM atas
- S-462/PJ.54/2000 - Permohonan Restitusi PPN Yang
- S-427/PJ.513/2000 - Penegasan sehubungan dengan permohonan restitusi atas penyerahan
- S-118/PJ.332/2000 - PENERAPAN PASAL 27A UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 1994
- S-351/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-350/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-349/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-348/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-347/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-346/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-345/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-315/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-314/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-313/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-312/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-311/PJ.54/2000 - DAFTAR PERUSAHAAN EKSPORTIR TERTENTU
- S-139/PJ.54/2000 - PENEGASAN PROSES RESTITUSI PPN
- S-67/PJ.513/2000 - PERMOHONAN RESTITUSI PPn BM KENDARAAN BERMOTOR UNTUK ANGKUTAN UMUM
- S-34/PJ.54/2000 - RETUR ATAS PELANGGAN NON PKP
- Peninjauan Kembali dan Keberatan
- S-2369/PJ.071/2008 , PERMINTAAN DATA KEBERATAN DAN BANDING TAHUN 2007
- 194/PMK.03/2007 , TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
- PER-89/PJ./2006 - TATA CARA PEMBATALAN/PENGGANTIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
- SE-14/PJ/2006 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-89/PJ/2006
- S-429/PJ.331/2006 - PENEGASAN ATAS PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI WAJIB PAJAK
- S-380/PJ.33/2006 - PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS SK KEBERATAN A.N. PT ABC NPWP XXX
- S-323/PJ.331/2006 - PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI KEPUTUSAN DIREKTUR
- S-1103/PJ.331/2005 - PEMBERITAHUAN DAN PERMOHONAN PENINJAUAN SURAT KEBERATAN
- S-1053.A/PJ.312/2005 - PENEGASAN ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NO. SE-21/PJ.42/2000 TANGGAL 12 JULI
- S-1022/PJ.54/2005 - TANGGAPAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI ATAS
- S-924/PJ.54/2005 - PENERBITAN SKPBT PPN A.N. PT. ABC NPWP : XXX
- S-609/PJ.332/2005 - SURAT JAWABAN NO.S-466/PJ.332/2005 TANGGAL 2 JUNI 2005
- S-587/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN WEWENANG PENYELESAIAN PENINJAUAN KEMBALI
- S-519/PJ.33/2005 - TANGGAPAN ATAS PENOLAKAN PERMOHONAN KEBERATAN
- S-466/PJ.332/2005 - KEPUTUSAN KEBERATAN
- S-428/PJ.331/2005 - KONFIRMASI JAWABAN
- S-225/PJ.313/2005 - TINDAK LANJUT PENEGASAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
- S-169/PJ.52/2005 - PERMOHONAN PENINJAUAN ULANG PENGENAAN PPN ATAS MOBIL BEKAS
- S-1058/PJ.33/2004 - PERMOHONAN PENEGASAN ATAS KEPUTUSAN
- S-1645/PJ.441/2004 - PENERBITAN KEPUTUSAN KEBERATAN, PEMBATALAN ATAU PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK YAN
- 461/KMK.01/2004 - PROSEDUR OPERASI STANDAR KEBIJAKAN PERDAMAIAN SEHUBUNGAN DENGAN PENANGANAN ASET NE
- S-855/PJ.332/2004 - PENINJAUAN KEMBALI PEMOTONGAN PPh ATAS BUNGA A.N. PT AK
- S-623/PJ.331/2004 - KEBERATAN ATAS KEWAJIBAN MELAMPIRKAN SSP PADA TRANSAKSI YANG TIDAK/BELUM MEMPERS
- S-566/PJ.332/2004 - PENEGASAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
- S-557/PJ.323/2004 - PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI PENGENAAN PPN ATAS JASA MAKLON PADA PERUSAHAAN DI
- S-334/PJ.332/2004 - BATAS WAKTU SURAT KEBERATAN
- S-305/PJ.52/2004 - BATAS WAKTU SURAT KEBERATAN
- S-273/PJ.332/2004 - PENJELASAN PENANGANAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMBETULAN DAN PENINJAUAN KEMBALI SEH
- S-600/PJ.35/2003 - KEBIJAKSANAAN TERHADAP SURAT KEBERATAN ATAS SKPKBT PPN NOMOR 00004/307/98/111/03
- S-418/PJ.332/2003 - PERMOHONAN PETUNJUK PENYELESAIAN KASUS IMBALAN BUNGA PASAL 27A UU KUP
- S-375/PJ.332/2003 - Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Hasil Keputusan Banding beserta Imbalan
- S-204/PJ.313/2003 - PERMOHONAN PENYELESAIAN PK YAYASAN
- S-1932/PJ.72/2002 - EVALUASI DAN TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PROGRAM AUDIT RGTF
- S-587/PJ.332/2002 - Isi Surat Nomor S-328/PJ.332/2002, Tidak Sesuai dengan Ketentuan TAP MPR Nomor I
- KEP-349/PJ/2002 - PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-268/PJ/2001 TENTANG PENANGA
- S-328/PJ.332/2002 - LANDASAN DAN DASAR HUKUM YANG DIPERGUNAKAN DALAM UPAYA MEWUJUDKAN AMANAT PASAL 4
- S-288/PJ.332/2002 - IMBALAN BUNGA
- SE-01/PJ.3/2002 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 683/KMK.03/2001 TENTANG TATA
- 683/KMK.03/2001 - TATA CARA PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
- S-1392/PJ.51/2001 - Keberatan Atas PPN Kayu Bulat
- KEP-268/PJ/2001 - PENANGANAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI
- SE-03/PJ.33/2001 - TATA CARA PENGHITUNGAN
- S-427/PJ.33/2000 - MOHON KEADILAN SENGKETA PAJAK
- S-405/PJ.332/2000 - PENGADUAN KEBERATAN HASIL PEMERIKSAAN PAJAK
- S-368/PJ.332/2000 - PENGHITUNGAN BESARNYA IMBALAN BUNGA ATAS KELEBIHAN PEMBAYARAN YANG DIKEMBALIKAN
- S-43/PJ.333/2000 - PERMOHONAN IMBALAN BUNGA
- S-002/PJ.332/2000 - PENINJAUAN KEMBALI ATAS KEPUTUSAN BANDING BPSP
- Pemusatan
- SE-73/PJ/2008 , KEBIJAKAN PERUBAHAN DATA SIP/SIPMOD/SISMIOP
- SE-16/PJ/2006 - INVENTARISASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM RANGKA
- S-281/PJ.35/2006 - TANGGAPAN ATAS SURAT KEPALA KPP KUPANG
- S-993/PJ.52/2005 - IJIN PEMUSATAN PPN a.n. WAJIB PAJAK PT XXX
- S-41/PJ.52/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG PEMUSATAN PPN
- S-460/PJ52/2004 - PEMUSATAN PELAPORAN PPN BAGI WAJIB PAJAK BUMN
- S-1308/PJ.51/2002 - Tanggapan untuk surat permohonan Pemusatan PPN tertanggal 20 Mei 1997
- S-580/PJ.332/2002 - Fungsi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dan Tempat Pemusatan PPN
- S-187/PJ.52/2002 - PENEGASAN ATAS IJIN PEMUSATAN TEMPAT TERUTANG PPN BAGI PKP YANG MELAKUKAN PENYERA
- Pengertian Perpajakan
- Tata Cara Perpajakan
- PER-21/PJ/2009 , TATA CARA PENYAMPAIAN PEMBERITAHUAN PERPANJANGAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN
- SE-24/PJ/2009 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 19/PJ/2009 TENTANG TATA CARA PEN
- PER-19/PJ/2009 , TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNNAN
- PER-14/PJ/2009 , PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TAT
- PER-13/PJ/2009 , PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TENTANG TAT
- 22/PMK.02/2009 , MEKANISME PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH DAN PENGHITUNGAN PENERIMAAN NEGAR
- PER-4/PJ/2009 , PETUNJUK PELAKSANAAN PENCATATAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
- PER-03/PJ/2009 ,TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENY
- SE-02/PJ/2009 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-03/PJ/2009 TENTANG TATA CARA
- PER-1/PJ/2009 , PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 53/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEMBA
- SE-1/PJ/2009 ,PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 1/PJ/2009 TENTANG PERUBAHAN PERATU
- PER-36/PJ/2008 , TATA CARA PEMERIKSAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- NOMOR SE-52/PJ/2008 , PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-36/PJ/2008 TE
- 117/PMK.04/2008 , TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PEMBETULAN ATAS SURAT TAGIHAN ATAU SURAT KEPUTUSAN
- PENG-01/PJ/2008 , FASILITAS PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK (SUNSET POLICY 2008)
- SE-33/PJ/2008 , TATA CARA PEMBERIAN NPWP, PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TAHUNAN PPH, PENGHAPUSAN SAN
- PER-30/PJ/2008 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 27/PJ/2008 TATA CARA PENYAMP
- PER-27/PJ/2008 , TATA CARA PENYAMPAIAN, PENGADMINISTRASIAN, SERTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SE
- PER-28/PJ/2008 , PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IZIN PENGGUNAAN NILAI BUKU ATAS PENGALIHAN HART
- SE-31/PJ/2008 , TATA CARA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PELUNASAN KEKURANGAN PE
- PER-23/PJ/2008 , TATA CARA PENATAUSAHAAN WAJIB PAJAK, SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK DALAM RANGKA PEMB
- PER-22/PJ/2008 , TATA CARA PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
- PER-18/PJ/2008 , TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SUR
- SE-25/PJ/2008 , PENYESUAIAN PROSEDUR KERJA PENERIMAAN DAN PENGOLAHAN SPT TERKAIT PENGGUNAAN APLIKASI
- PER-16/PJ/2008 , TATA CARA PENELITIAN SURAT SETORAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- S-54/PJ/2008 , FASILITAS SUNSET POLICY
- SE-15/PJ/2008 , JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN PAJAK SERTA PELAYANAN PENERIMAAN
- 19/PMK.03/2008 , TATA CARA PEMBETULAN KESALAHAN TULIS, KESALAHAN HITUNG, DAN/ATAU
- 23/PMK.03/2008 , TATA CARA PENERBITAN SURAT KETETAPAN PAJAK
- PER-2/PJ/2008 , TATA CARA PENATAUSAHAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI YANG DIBAYAR OLEH PEMERINTAH ATAS PE
- 21/PMK.03/2008 , TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI,
- 193/PMK.03/2007 , BATASAN JUMLAH PEREDARAN USAHA, JUMLAH PENYERAHAN, DAN JUMLAH LEBIH
- 182/PMK.03/2007 , TATA CARA PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN MASA BAGI WAJIB PAJAK
- 201/PMK.03/2007 , TATA CARA PERMINTAAN KETERANGAN ATAU BUKTI DARI PIHAK-PIHAK
- Nomor : 80 Tahun 2007 , TATA CARA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN BERDASARKAN
- SE-66/PJ/2007 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR :
- PER-170/PJ/2007 , TATA CARA PELAKSANAAN KONSELING TERHADAP
- SE-59/PJ/2007 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- PER-160/PJ/2007 , PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- KEP-112/PJ/2007 , PENERAPAN ORGANISASI, TATA KERJA, DAN SAAT MULAI BEROPERASINYA
- PER-01/PJ.07/2007 , PROSEDUR PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN PERMOHONAN PEMBETULAN KETETAPAN PAJAK,
- PER-43/PJ/2007 , TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA
- KEP-62/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-20/PJ/2007
- KEP-60/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- KEP-54/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-22/PJ/2007
- PER-48/PJ./2007 - TATA CARA PEMINDAHAN WAJIB PAJAK KE KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA
- S-98/PJ.01/2007 - STANDAR BIAYA PELAKSANAAN PERATURAN DIRJEN
- KEP-31/PJ/2007 , TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-31/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-23/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-21/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI
- KEP-20/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK
- KEP-22/PJ/2007 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU
- S-978/PJ.332/2006 - TANGGAPAN PERMOHONAN PENJELASAN ATAS STP
- S-788/PJ.344/2006 - KONFIRMASI PENGENAAN PPH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
- S-702/PJ.332/2006 - LEGALITAS DOKUMEN DARI TRANSAKSI E-COMMERCE
- S-701/PJ.331/2006 - PENANGANAN WAJIB PAJAK YANG TIDAK MELAPORKAN SPT MASA/TAHUNAN
- SE-04/PJ.7/2006 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-123/PJ/2006
- S-680/PJ.322/2006 - AMANDEMEN ATAS THE ARRANGEMENT BETWEEN THE INTERNATIONAL FEDERATION
- S-679/PJ.32/2006 - TANGGAPAN ATAS DRAFT RANCANGAN UNDANG-UNDANG
- S-615/PJ.313/2006 - PERMOHONAN PENEGASAN
- S-562/PJ.332/2006 - PERMOHONAN DATA PEMBAYARAN PAJAK YANG TERGOLONG TINGGI DI JAWA TENGAH
- S-484/PJ.313/2006 - PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
- S-236/PJ.7/2006 - EVALUASI KEGIATAN TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK PERIODE JANUARI S.D. APRIL 200
- KEP-70/PJ/2006 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
- KEP-69/PJ/2006 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
- KEP-68/PJ/2006 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
- KEP-67/PJ/2006 - TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN USAHA BAGI WAJIB
- S-375/PJ.312/2006 - PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP PESERTA KONFERENSI FAO-RAPA 2006 DI JAKARTA
- S-240/PJ.52/2006 - PROSEDUR PENGEMBALIAN KEMBALI PDRI HASIL PUTUSAN PENGADILAN PAJAK
- S-156/PJ.52/2006 - KOREKSI HARGA PADA FAKTUR PAJAK
- S-159/PJ.332/2006 - PERMOHONAN PENJELASAN PEMBATALAN SPMKP
- S-50/PJ.313/2006 - PENEGASAN TENTANG DAFTAR HARTA ANAK
- PER-175/PJ/2005 - TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN DAN FAKTUR PAJAK LAMA
- S-930/PJ.53/2005 - PERMINTAAN INFORMASI PERPAJAKAN
- SE-31/PJ/2005 - PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 66/PMK.03/2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS P
- S-881/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN ATAS PELUNASAN 50% TERHADAP JUMLAH
- S-869/PJ.313/2005 - ASPEK PERPAJAKAN ATAS AGUNAN YANG DIAMBIL ALIH (AYDA)
- 67/PMK.02/2005 - TATA CARA PEMUNGUTAN, PENYETORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PENERIMAAN
- 66/PMK.03/2005 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PE
- S-606/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
- SE-19/PJ/2005 - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 40/PMK.03/2005 TENTANG
- S-523/PJ.311/2005 - PENJELASAN PAJAK ATAS PNBP
- S-608/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
- 38/PMK.04/2005 - TATA CARA PENGEMBALIAN BEA MASUK, DENDA ADMINISTRASI, DAN/ATAU BUNGA
- S-439/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK PT XXX
- S-328/PJ.331/2005 - PERTANYAAN TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI
- S-327/PJ.331/2005 - PERTANYAAN TENTANG PERMOHONAN PENGURANGAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI SESUAI
- S-253/PJ.332/2005 - KEBIJAKAN PERPAJAKAN SEHUBUNGAN DENGAN MUSIBAH BENCANA NASIONAL
- PENG-01/PJ/2005 - PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PENAMPUNG, PENYALUR, DAN/ATAU PENGELOLA SUMBANGAN DALAM
- SE-12/PJ/2005 - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG
- SE-02/PJ.33/2005 - PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG TATA CARA PEM
- PER-59/PJ./2005 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NO. KEP-549/PJ/2000 TENTAN
- SE-04/PJ.52/2005 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-59/PJ/2005 TENTANG PERUBA
- S-173/PJ.331/2005 - MASA BERLAKU WAJIB PAJAK PATUH
- KEP-51/PJ/2005 - PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 05/PMK.03/2005 TENTANG
- S-144/PJ.33/2005 - RALAT PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 05/PMK.03/2005
- 14/PMK.03/2005 - PERSYARATAN SUMBANGAN SERTA TATA CARA PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OLEH PENAMPUNG, PEN
- SE-02/PJ.51/2005 - PENYAMPAIAN KETENTUAN TENTANG PENUNJUKAN KONTRAKTOR PERJANJIAN KERJASAMA PENGUSA
- 05/PMK.03/2005 - TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
- S-1149/PJ.312/2004 - PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
- SE-26/PJ/2004 - PENENTUAN TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK MASA PAJAK
- S-820/PJ.51/2004 - TATA CARA PENEBUSAN STIKER LUNAS PPN
- KEP-134/PJ/2004 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-105/PJ/2004 TENTANG TEM
- KEP-121/PJ/2004 - PENERAPAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)
- KEP-391/PJ/2003 - TATA CARA PENGGUNAAN FORMULIR PERPAJAKAN LAMA DAN FAKTUR
- S-777/PJ.322/2003 - PERMOHONAN KONFIRMASI TERTULIS MENGENAI IMPLIKASI PERPAJAKAN ATAS MEMBERSHIP REW
- KEP-233/PJ/2003 - TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBEBASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS IMPO
- S-525/PJ.31/2003 - PERMOHONAN PENYEDERHANAAN PELAPORAN (TATA CARA) PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
- S-302/PJ.312/2003 - PENJELASAN TENTANG SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-01/PJ.33/1998
- S-07/PJ.753/2003 - 1000 WajibPajak
- S-07/PJ.43/2003 - PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI ASPEK PERPAJAKAN BIDANG USAHA PERHOTELAN
- S-970/JP.322/2002 - Penjelasan tentang PPN atas Sewa Gedung
- SE-338/PJ/2002 - Ralat Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-337/PJ/2002 Tentang Penentuan T
- SE-337/PJ/2002 - Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran Pajak Penghasilan Yang Jatu
- KEP-459/PJ/2002 - TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHA
- 410/KMK.01/2002 - PERPANJANGAN MASA BERLAKU KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 33/KMK.01/2002 TENTANG
- SE-50/PJ.51/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-433/PJ/2002 TENTANG PERUB
- SE-05/PJ.75/2002 - TINDAK LANJUT ATAS SURAT EDARAN DIRJEN PAJAK NOMOR : SE-02/PJ.75/2002 TENTANG KEB
- KEP-272/PJ.2002 - PETUNJUK PELAKSANAAN PENGAMATAN, PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN, DAN PENYIDIKAN TINDA
- KEP-240/PJ/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG B
- 172/KMK.06/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 448/KMK.017/2000 TENTANG PERUSAHAA
- KEP-192/PJ/2002 - TATA CARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENG
- KEP-549/PJ/2002 - RALAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-549/PJ/2000 TENTANG SAAT PEMBUAT
- S-242/PJ.332/2002 - PERMOHONAN KLARIFIKASI TENTANG TEMPAT PENDAFTARAN DAN PELAPORAN PERPAJAKAN PERUS
- 86/KMK.03/2002 - TATA CARA PENGGUNAAN STIKER DALAM PEMUNGUTAN DAN PELUNASAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
- 85/KMK.03/2002 - TATA CARA PENYITAAN KEKAYAAN PENANGGUNG PAJAK BERUPA PIUTANG DALAM RANGKA PENAGIHAN
- KEP-21/PJ/2002 - TATA CARA PEMBERITAHUAN PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DAN PENYITAA
- KEP-406/PJ/2001 - TATA CARA PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK
- SE-08/PJ.24/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-406/PJ/2001 TENTANG TATA CA
- S-202/PJ.51/2001 - Permohonan petunjuk cara perhitungan Pajak
- SE-02/PJ.24/2001 - PETUNJUK EDITING SSP LEMBAR KE-2
- KEP-161/PJ/2001 - JANGKA WAKTU PENDAFTARAN DAN PELAPORAN KEGIATAN USAHA, TATA CARA PENDAFTARAN DAN P
- SE-29/A.6/2001 - TATA CARA PEMUNGUTAN PPH PADA SPM BLN BERDASARKAN PP NO. 43 TAHUN 2000
- KEP-549/PJ/2000 - SAAT PEMBUATAN, BENTUK, UKURAN, PENGADAAN, TATA CARA PENYAMPAIAN, DAN TATA CARA PE
- S-990/PJ.52/2000 - Tata Cara Pemberian PPN Ditanggung
- S-29/PJ.1/2000 - PEMBINAAN DAN PENERTIBAN PELAKSANAAN TUGAS PENGAWASAN
- S-618/PJ.54/2000 - Permohonan Penjelasan/Jawaban
- 124/KMK.05/2000 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 569/KMK.05/1998 TENTANG TA
- S-32/PJ.34/2000 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN UNTUK DITINDAKLANJUTI
- S-19/PJ.313/2000 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS HUTANG YANG TIDAK DAPAT DILUNASI PADA SAAT LIKUIDASI PE
- KEP-02/PJ.1/2000 - PERUBAHAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-108/PJ.1/1996 TENTANG BENTU
- Norma Penghitungan
- SE-2/PJ.03/2008 , PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJ
- PER-25/PJ/2008 , BENTUK DAN ISI NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT TAGIHAN PAJAK
- 79/PMK.03/2008 , PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
- SE-10/PJ/2007 - PENGANTAR PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 01/PMK.03/2007
- 01/PMK.03/2007 - PENYESUAIAN BESARNYA PEREDARAN BRUTO BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BOLEH MENG
- S-138/PJ.41/2005 - DAFTAR ISIAN PERSENTASE NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
- S-581/PJ.313/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI TARIF PEMOTONGAN PPh
- S-1146/PJ.312/2004 - PERMOHONAN PENEGASAN PENGERTIAN PS. 7 (1)
- S-543/PJ.311/2003 - PENJELASAN TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
- S-67/PJ.42/2003 - PENEGASAN ATAS PENERAPAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PENGHASILAN NETO
- SE-02/PJ/2003 - PELAKSANAAN MONITORING PELAPORAN PEMBAYARAN PAJAK (MP3)
- 543/KMK.03/2002 - NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO DAN CARA PEMBAYARAN
- SE-10/PJ.31/2002 - RALAT SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-03/PJ.31/2002
- SE-08/PJ.31/2002 - PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.03/2002
- SE-03/PJ.31/2002 - PENGANTAR KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 486/KMK.03/2002TANGGAL 28 NOPEMBER 200
- 486/KMK.03/2002 - PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP PERUSAHAAN UNTUK TUJUAN PERPAJAKAN
- 252/KMK.03/2002 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 553/KMK.04/2000 TENTANG PEDOMAN PE
- SE-24/PJ.52/2002 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 252/KMK.03/2002 TENTANG PERUBAHAN AT
- KEP-667/PJ/2001 - NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI YANG MEMPU
- SE-230/PJ.1/2000 - PENEGASAN SE-104/PJ.1/2000 TANGGAL 20 MARET 2000
- SE-06/PJ.6/2000 - PETUNJUK OPERASI APLIKASI DBKB 2000 RILIS 2.0 DALAM RANGKA OTOMATISASI DAFTAR BIAY
- KEP-32/PJ/2000 - REVISI TIM PENYUSUNAN NORMA PENGHITUNGAN PEREDARAN BRUTO DAN PERUBAHAN KEPUTUSAN DI
- Surat Setoran Pajak
- SE-44/PJ/2008 , PENEGASAN BERKAITAN DENGAN PENATAUSAHAAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) LEMBAR KE-2 DI KA
- PER-143/PJ/2007 , TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN DAN PENYETORAN SERTA BATAS AKHIR
- PER-102/PJ/2006 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- SE-02/PJ.22/2006 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-102/PJ/2006 TENTANG PERUB
- SE-01/PJ.24/2006 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK PER NO. PER-01/PJ./2006
- PER- 01/PJ/2006 - BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
- SE-02/PJ.24/2005 - PENYAMPAIAN SURAT DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
- S-6626/PB/2005 - LEGALISASI SURAT SETORAN PAJAK (SSP)
- S-6625/PB/2005 - LEGALISASISURAT SETORAN PAJAK (SSP)
- S-612/PJ.332/2005 - PENGISIAN SURAT SETORAN PAJAK (SSP) REKANAN
- KEP-176/PJ/2004 - PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANA
- SE-28/PJ/2004 - PEMBAGIAN KERJA PENATAUSAHAAN DOKUMEN PENERIMAAN SETORAN PAJAK DARI KANTOR PELAYANAN
- KEP-384/PJ/2003 - PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ/2001 TENT
- SE-40/PJ/2003 - PENYAMPAIAN SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-384/PJ/2003 TENTANG PE
- SE-29/PJ/2003 - PENEGASAN MENGENAI SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KHUSUS SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KEPUTUS
- KEP-194/PJ/2003 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- KEP-101/PJ/2003 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-169/PJ/2001 TENTANG BEN
- KEP-169/PJ/2001 - BENTUK SURAT SETORAN PAJAK
- Penagihan Pajak
- S-45/PJ.081/2008 , PERMINTAAN DATA WP PJTKI
- 24/PMK.03/2008 , TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA DAN PELAKSANAAN PENAGIHAN SEKETI
- 189/PMK.03/2007 , TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK
- SE-05/PJ.04/2007 , PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-109/PJ/2007 TENTANG PERUBAH
- PER-109/PJ/2007 , PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-627/PJ/2001 TENTANG TAT
- S-61/PJ.0413/2007 , PENEGASAN ATAS PENYELESAIAN PEMERIKSAAN TERKAIT DENGAN PEMBENTUKAN KPP PRATAMA D
- 235/KMK.03/2007 , PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 977/KMK.03/2006 TENTANG PENETAPAN PENC
- 199/KMK.03/2007 , PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 201/KMK.03/2007 , PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 12/KMK.03/2007 , PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 200/KMK.03/2007 - PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 64/KMK.03/2007 - PERPANJANGAN MASA PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 60/KMK.03/2007 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 10/KMK.03/2007 , PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 27/KMK.03/2007 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 26/KMK.03/2007 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 25/KMK.03/2007 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 24/KMK.03/2007 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 832/KMK.03/2006 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 831/KMK.03/2006 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- S-158/PJ.75/2006 - PERMINTAAN USULAN PENCEGAHAN WP/PP BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- S-481/PJ.332/2006 - PENGHAPUSAN/PENGURANGAN BUNGA PENAGIHAN
- S-443/PJ.35/2006 - PENDAPAT ATAS TEMBUSAN SURAT XXX
- SE-02/PJ.75/2006 - KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK
- 23/PMK.03/2006 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 85/KMK.03/2002
- S-162/PJ.35/2006 - PENDAPAT ATAS TEMBUSAN SURAT KURATOR DAN PENGURUS XXX NO. XXX
- S-41/PJ.332/2005 - PENCABUTAN PEMBLOKIRAN REKENING
- S-31/PJ.332/2006 - PENCABUTAN PEMBLOKIRAN REKENING
- KEP-03/PJ./2006 - TIM OPTIMALISASI PENERIMAAN PAJAK
- S-934/PJ.53/2005 - PERLAKUAN PPN ATAS JASA MANAJEMEN
- S-793/PJ.343/2005 - PERMOHONAN BANTUAN PENAGIHAN KEPADA
- S-322/PJ.73/2005 - PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK
- 179/KMK.03/2005 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- 178/KMK.03/2005 - PENETAPAN PENCEGAHAN PENANGGUNG PAJAK BEPERGIAN KE LUAR NEGERI
- SE-01/PJ.75/2005 - KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2005
- S-326/PJ.75/2004 - PENINGKATAN TINDAKAN PENAGIHAN AKTIF PEMBLOKIRAN, PENCEGAHAN DAN PENYANDERAAN
- 508/KMK.01/2004 - PENUNJUKAN SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEUANGAN UNTUK MELAKUKAN TUGAS VERIFIKAS
- SE-03/PJ.75/2004 - PENEGASAN ATAS KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004
- SE-15/PJ./2004 - PENEGAKAN ATAS UPAYA PENGAMANAN PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2004
- SE-02/PJ.75/2004 - KEBIJAKAN PENAGIHAN PAJAK TAHUN 2004
- SE-01/PJ.75/2004 - PETUNJUK PELAKSANAAN PENAGIHAN DALAM RANGKA REORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PAJA
- S-1132/PJ.51/2003 - DALUWARSA PENAGIHAN PPN
- SE-06/PJ.7/2003 - PEMERIKSAAN SEDERHANA LAPANGAN DAN TINDAKAN PENAGIHAN TERHADAP WAJIB PAJAK PINDAH
- S-602/PJ.331/2003 - RANCANGAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN GANTI RUGI SEHU
- S-138/PJ.75/2003 - PENAGIHAN HUTANG PAJAK KEPADA WAJIB PAJAK YANG MENJADI DEBITUR BPPN
- SE-14/PJ.24/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-645/PJ/2001 TENTANG BENTUK,
- SE-08/PJ.75/2000 - TATA CARA PENERBITAN ULANG SURAT TEGURAN, PENERBITAN SURAT PAKSA PENGGANTI, DAN P
- Nomor Pokok Wajib Pajak
- SE-23/PJ/2009 , PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-70/PJ/2008 TANGGAL 12 DESEMB
- SE-17/PJ/2009 , PENETAPAN BAHAN, BENTUK, UKURAN, WARNA, DAN ISI KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
- S-11/PJ/, PENEGASAN MENGENAI WAJIB PAJAK YANG MEMPEROLEH NPWP DALAM BULAN JANUARI DAN FEBRUARI 2009
- SE-8/PJ/2009 , PENEGASAN PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA
- SE-83/PJ/2008 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 51/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PE
- PER-51/PJ/2008 , TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BAGI ANGGOTA KELUARGA
- SE-70/PJ/2008 , PETUNJUK PELAKSANAAN PELAYANAN PENDAFTARAN NPWP TERKAIT DENGAN PEMBERLAKUAN UNDANG-U
- SE-65/PJ/2008 , PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 44/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PEN
- PER-44/PJ/2008 , TATA CARA PENDAFTARAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAN/ATAU PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PA
- SE-59/PJ/2008 , PEMBERIAN NPWP BAGI KARYAWAN
- SE-49/PJ/2008 , PELAKSANAAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 35/PJ/2008 TENTANG KEWAJIBAN PEM
- PER-35/PJ/2008 , KEWAJIBAN PEMILIKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGALIHAN HAK ATAS TANAH
- SE-30/PJ/2008 ,PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 26/PJ/2008 TENTANG TATA CARA PENA
- KEP-105/PJ/2008 , PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK BARU BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMILIKI NOMOR POKOK
- S-776/PJ.10/2007 , PENGGUNAAN APLIKASI PWPM VERSI 2.0
- SE-24/PJ/2007 , PENJELASAN PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
- SE-09/PJ.04/2007 - PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DALAM RANGKA PENGHAPUSAN NPWP/PENCABUTAN P
- KEP-63/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-17/PJ/2007
- KEP-52/PJ/2007 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-27/PJ/2007
- SE-4/PJ.01/2007 - STANDAR BIAYA KEGIATAN EKSTENSIFIKASI WP ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS
- KEP-17/PJ/2007 - PENAMBAHAN WAJIB PAJAK TERTENTU YANG TERDAFTAR
- PER-16/PJ/2007 - PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG BERSTATUS
- SE-13/PJ/2006 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-47/PJ/2006
- S-324/PJ.331/2006 - TINDAK LANJUT SURAT DARI MARKAS PUSAT PERSATUAN ANGKATAN MUDA PRIBUMI INDONESIA
- KEP-47/PJ/2006 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-144/PJ/2005
- KEP-30/PJ./2006 - POJOK PAJAK
- SE-05/PJ/2006 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-30/PJ/2006 TENTANG POJOK PAJAK
- S-228/PJ.332/2006 - PERMOHONAN AGAR OUTLET/GALLERY TIDAK DIWAJIBKAN MEMPUNYAI NPWP
- S-100/PJ.332/2006 - PENERUSAN SURAT
- S-502/PJ.9/2005 - TINDAK LANJUT PENGGUNAAN SISTEM E-REGISTRATION
- SE-30/PJ./2005 - PEMBERIAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK KARYAWAN MELALUI
- SE-26/PJ./2005 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 144/PJ./2005
- KEP-144/PJ/2005 - TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK SECARA JABATAN
- S-579/PJ.35/2005 - DAFTAR WAJIB PAJAK BADAN HUKUM PERKEBUNAN SAWIT KABUPATEN ASAHAN
- SE-03/PJ.33/2005 - PENGANTAR PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR 91/PJ/2005 TENTANG PERUBAHAN AT
- PER-91/PJ/2005 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ./2004 TENTANG TEMP
- PER- 90/PJ/2005 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-67/PJ/2004 TENTANG TEMP
- S-176/PJ.332/2005 - PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP) DAN NOMOR PENGUKUHA
- SE-02/PJ/2005 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-173/PJ/2004 TENTANG TATA CAR
- KEP-173/PJ./2004 - TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENGHAPUSAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
- S-303/PJ.9/2004 - PEMBENAHAN MASTER FILE WAJIB PAJAK
- KEP-67/PJ/2004 - TEMPAT PENDAFTARAN BAGI WAJIB PAJAK TERTENTU DAN ATAU TEMPAT PELAPORAN USAHA BAGI P
- S-263/PJ.332/2004 - KEWAJIBAN MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN SELAMA 5 (LIMA) TAHUN TERAKHIR SEBAG
- S-118/PJ.52/2003 - PERMOHONAN PENCABUTAN PENGUKUHAN PKP TAHUN 1992
- Ketentuan Umum
- PPh - Pajak Penghasilan
- PPh Lainnya
- NOMOR SE-1/PJ/2010 , PENEGASAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR SE-102/PJ/2009 TENTANG SO
- SE-57/PJ/2009 , PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG BEKERJA SEB
- SE-35/PJ/2009 , PENEGASAN MENGENAI BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DAN PELUNASAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK
- PENG-05/PJ.09/2009
- NOMOR 25 TAHUN 2009 , AJAK PENGHASILAN KEGIATAN USAHA BERBASIS SYARIAH
- NOMOR 17 TAHUN 2009 , PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BER
- PER-2/PJ/2009 , PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN BAGI PEKERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
- 246/PMK.03/2008 , BEASISWA YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- 243/PMK.03/2008 , PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 635/KMK.04/1994 TENTANG PELA
- 252/PMK.03/2008 , PETUNJUK PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- NOMOR 62 TAHUN 2008 , PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK
- SE-19/PJ/2006 , PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
- SE-50/PJ/2008 , SOSIALISASI UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN TAHUNN 2008 DAN PEMANTAPAN PASAL 37A UND
- KEP-126/PJ/2008 , PEMBENTUKAN TIM SUNSET POLICY 2008
- 174/PMK.07/2007 , PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN PASAL 25 DAN PASAL 2
- PER-70/PJ/2007 - JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
- SE-01/PJ.03/2007 - PENYAMPAIAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-70/PJ/2007 TENTANG JENIS
- SE-16/PJ/2007 - PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007
- 16/PMK.03/2007 , PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
- PP NO 1 TH 2007 - FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU
- PER-178/PJ/2006 - JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
- S-937/PJ.322/2006 - A MATTER AFFECTING ALL NEW INVESTORS IN THE MANUFACTURING SECTOR
- SE-19/PJ/2006 - PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
- S-703/PJ.313/2006 - PENEGASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS
- S-678/PJ.311/2006 - PERMOHONAN PENJELASAN ATAS PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PESANGON
- S-351/PJ.53/2006 - PENGENAAN PAJAK ATAS JASA PEMAGANGAN DAN JASA PENYEDIAAN TENAGA KERJA
- S-425/PJ.312/2006 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS SPONSORSHIP
- PP NO 11 TAHUN 2006 - PAJAK PENGHASILAN ATAS DISKONTO SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA
- S-229/PJ.322/2006 - PERMINTAAN TANGGAPAN ATAS RECORD OF DISCUSSION ANTARA ABC DAN XYZ ACEH-NIAS
- 19/PMK.02/2006 - PENETAPAN ALOKASI SEMENTARA DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
- S-38/PJ.313/2006 - PTKP 2005 DAN PPh DTP
- S-29/PJ.312/2006 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SELISIH LEBIH REVALUASI AKTIVA TETAP ANAK PERUSA
- SE-15/PJ.53/2005 - PENEGASAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN
- S-298/PJ.312/2005 - PENETAPAN INTERNATIONAL FEDERATION OF THE RED CROSS AND THE RED CRESCENT (IFRC)
- S-280/PJ.311/2005 - PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH AAA
- S-44/PJ.312/2005 - KONSULTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000
- S-1097/PJ.311/2004 - PENGENAAN PAJAK BEASISWA
- S-1034/PJ.332/2004 - PERMOHONAN PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS KERJA SAMA OPERASIONAL BIDANG
- S-854/PJ.32/2004 - PERMOHONAN PEMBEBASAN PAJAK ATAS IMPOR PERALATAN MESIN PERTANIAN
- S-313/PJ.313/2004 - PERMINTAAN PENJELASAN MENGENAI PPH DAN PPN
- 95/KMK.01/2004 - PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERING
- KEP-53/PJ/2004 - PEMBENTUKAN TIM BANDING, GUGATAN DAN PENINJAUAN KEMBALI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-07/PJ.31/2004 - PENEGASAN ATAS SURAT JAWABAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR S-296/PJ.32/2003
- SE-06/PJ.13/2003 - PENGIRIMAN PAKET SPT TAHUNAN PPh BESERTA KELENGKAPANNYA TAHUN 2003
- S-975/PJ.53/2003 - DASAR PENGENAAN PPN DALAM INDUSTRI FREIGHT FORWARDER
- S-445/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN
- S-337/PJ.312/2003 - PERMOHONAN TANGGAPAN/MASUKAN ATAS KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN TENTANG DISKONTO S
- S-339/PJ.312/2003 - PERMOHONAN TANGGAPAN/MASUKAN ATAS KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN TENTANG DISKONTO
- S-338/PJ.312/2003 - PERMOHONAN TANGGAPAN/MASUKAN ATAS KONSEP PERATURAN PERPAJAKAN TENTANG DISKONTO S
- S-296/PJ.32/2003 - Penegasan atas penerapan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-128/PJ/1997
- S-277/PJ.342/2003 - INFORMASI PENGHASILAN A.N. MR. WOLFGANG KASTL DAN MR. RAFT WIEGEL
- SE-13/PJ/2003 - TENTANG PEMBERIAN SURAT KETERANGAN TERDAFTAR (SKT) DAN KARTU NOMOR POKOK WAJIB PAJAK
- S-183/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PERPAJAKAN BAGI YAYASAN XYZ
- S-259/PJ.312/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBENTUKAN DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI
- S-268/PJ.52/2003 - PENJELASAN PENGISIAN DAN PEMBETULAN SPT
- S-146/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN DISCOUNT DENDA DAN CUT-OFF DATE PERJAN
- S-89/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PPH ATAS YAYASAN ABC
- S-28/PJ.43/2003 - TATACARA PEMUNGUTAN PPh ATAS BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH (RECAP BOND)
- S-05/PJ.43/2003 - PPh ATAS JASA PENGEPAKAN DAN PEMINDAHAN BARANG
- 048/KM.17_2000 - PEMBERIAN TUNJANGAN KEGIATAN TAMBAHAN UNTUK PEGAWAI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DI
- KEP-394/PJ/2002 - SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN, SURAT PEMBERITAHU
- S-615/PJ.332/2002 - Keterlambatan Penyelesain SPT Lebih Bayar yang Melebihi Batas Waktu 12 (Dua Bela
- S-557/PJ.311/2002 - Permohonan Penegasan Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-170/PJ/2002
- SE-12/PJ.43/2002 - INTENSIFIKASI KEWAJIBAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh DAN PPN DALAM RANGKA PENINGKATA
- KEP-286/PJ/2002 - PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PPh BUNGA DEPOSITO, TABUNGAN
- SE-06/PJ.43/2002 - PENGANTAR TENTANG PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2002 DAN KEPUTUSAN MENTERI K
- S-337/PJ.52/2002 - Uang Muka Penjualan
- PP NO 5 TH 2002 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1996 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK P
- S-46/PJ.23/2002 - PEMBAYARAN PAJAK DALAM MATA UANG US DOLLAR
- S-160/PJ.312/2002 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMISAHAN BADAN USAHA MENJADI DUA BADAN USAHA
- 10/KMK.01/2002 - PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 97/KMK.05/2000 TENTANG KERINGAN
- S-11/PJ.313/2002 - PERMINTAAN PENJELASAN MENGENAI PPh
- S-1433/PJ.51/2001 - Hak dan Kewajiban PKP Pertambangan
- SE-706/PJ/2001 - PENUNJUKKAN ANGGOTA TIM MONITORING PAJAK PENGHASILAN
- S-599/PJ.312/2001 - PERLAKUAN PPh ATAS KONTRAK YANG DIBIAYAI DENGAN DANA PINJAMAN/HIBAH LUAR NEGERI
- S-486/PJ.31/2001 - PERTENTANGAN ANTARA REDAKSI PASAL 4 AYAT (3) HURUF d NOMOR 17 TAHUN 2000 DENGAN P
- S-480/PJ.313/2001 - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
- S-473/PJ.313/2001 - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
- S-472/PJ.342/2001 - AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY AND THE GOVE
- S-1060/PJ.52/2001 - Permohonan Penggunaan dana PPN / PPh
- KEP-542/PJ/2001 - SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SERTA BUKU
- SE-13/PJ.24/2001 - PENCETAKAN SSP, BUKU PETUNJUK PENGISIAN SSP, DAN FORMULIR-FORMULIR BUKTI PEMOTONG
- SE-10/PJ.24/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-506/PJ/2001 TENTANG PERUBAH
- KEP-506/PJ/2001 - PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
- KEP-413/PJ/2001 - PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI YANG AKAN B
- SE- 20/PJ.41/2001 - TENTANG PENINGKATAN PENGAWASAN PPh
- SE-18/PJ.41/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN P
- SE-384/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-325/PJ/2001 TENTAN
- PP NO 41 TH 2001 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 42 TAHUN 2000 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK
- 281/KMK.03/2001 - PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 133/KMK.03/2001 TENTANG PEMBERIAN KERI
- 263/KMK.01/2001 - PEMBENTUKAN TIM REKONSILIASI DATA MENGENAI DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN (PPh)
- KEP-325/PJ/2001 - TATA CARA PEMBERIAN ANGSURAN ATAU PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
- KEP-237/PJ/2001 - SAAT PENGAKUAN PENGHASILAN BERUPA KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG YANG DIPEROLE
- S-222/PJ/2001 - Pelayanan Penerimaan SPT Tahunan PPh 2000 Pada Hari Libur Dalam Bulan Maret 2001
- KWT-216/PJ/2001 - PENGGUNAAN FORMULIR SPT MASA PPh PASAL 21 DAN PASAL 26
- S-64/PJ.43/2001 - TATACARA PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK P
- 113/KMK.03/2001 - PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTU
- S-191/PJ.52/2001 - Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- PP NO 7 TH 2001 - PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTU
- S-594/PJ.312/2000 - PERMOHONAN KONFIRMASI DAMPAK PERPAJAKAN ATAS RESTRUKTURISASI PERUSAHAAN
- KEP-536/PJ.2/2000 - NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK YANG DAPAT
- PP NO 148 TH 2000 - FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENT
- PP NO 147 TH 2000 - PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 2000 TENTANG PERLAKUAN PERPAJ
- PP NO 138 TH 2000 - PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PELUNASAN PAJAK PENGHASILAN DALAM TAHUN
- PP NO 132 TH 2000 - PAJAK PENGHASILAN ATAS HADIAH UNDIAN
- S-584/PJ.311/2000 - PERMOHONAN PENJELASAN PEMOTONGAN PPH
- S-2061/PJ.513/2000 - Batasan Pengusaha Tidak Kena Pajak
- S-171/PJ.44/2000 - PEMBUATAN RENCANA KONGKRIT DALAM RANGKA UPAYA PENGAMANAN PPh TAHUN 2000
- S-425/PJ.313/2000 - FASILITAS PERPAJAKAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL USAHA BERTEKNOLOGI STRATEGIS
- 296/KMK.017/2000 - INVESTASI DANA PENSIUN
- S-1025/PJ.533/2000 - Pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000
- KEP-17/PJ/2000 - JENIS JASA LAIN DAN PERKIRAAN PENGHASILAN NETO SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 23
- 97/KMK.05/2000 - KERINGANAN BEA MASUK ATAS IMPOR BAHAN BAKU UNTUK PEMBUATAN KOMPONEN KENDARAAN BERMO
- 70/KMK.014/2000 - NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN J
- SE-02/PJ.24/2000 - RALAT ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : KEP-02/PJ.1/2000 TENTANG PER
- 99/KMK.5/2000 - PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENGUSAHA PADA GUDANG BERIKAT (PPGB) KEPADA PT YOUNG-I
- KEP-44/PJ/2000 - PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSAAN KHUSUS WAJIB PAJAK DANA PENSIUN
- 055/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH RI
- 053/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PT. BRANTAS ABIPRAYA
- 057/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH IR
- 052/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERTANI
- 059/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN DELTA DJAKARTA
- 058/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN PERHIMPUNAN PENDIDIKAN DAN
- 051/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SINAR KASIH
- 050/KM.17/2000 - PEMBUBARAN DANA PENSIUN BANK DUTA
- 049/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN ELECTROLUX INDONESIA
- 056/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JA
- 054/KM.17/2000 - PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN SEMEN PADANG
- 043/KM.17/2000 - PEMBUBARAN DANA PENSIUN BPD TIMOR TIMUR
- KEP-043/KM.17/2000 - PEMBUBARAN DANA PENSIUN BPD TIMOR TIMUR
- S-59/PJ.333/2000 - PAJAK PENGHASILAN ATAS WARGA NEGARA ASING
- 84/KMK.5/2000 - PENCABUTAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAH
- 79/KMK.5/2000 - PEMBERIAN PERSETUJUAN SEBAGAI PENYELENGGARA GUDANG BERIKAT (PGB) MERANGKAP PENGUSAHA
- S-20/PJ.34/2000 - PERMOHONAN TEKS LENGKAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 78 TAHUN 1999
- SE-01/PJ.24/2000 - BENTUK FORMULIR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
- SE-56/PJ/2008 , KAMPANYE SUNSET POLICY
- SE-52/PJ/2007 , PENEGASAN ATAS PELAKSANAAN PENATAAN ULANG FUNGSI PEMERIKSAAN PAJAK
- Objek PPh
- NOMOR 18 TAHUN 2009 , BANTUAN ATAU SUMBANGAN TERMASUK ZAKAT ATAU SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA W
- S-441/PJ.06/2008 , EKSTENSIFIKASI WP OP TERHADAP ATLET PROFESIONAL
- SE-8/PJ/2008 , TINDAK LANJUT HASIL EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
- SE-13/PJ.01/2007 , BIAYA PELAKSANAAN DAN PENYEDIAAN SARANA
- PER-67/PJ/2007 , TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
- PER-67/PJ/2007 , TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN
- SE-14/PJ/2007 - PELAKSANAAN EKSTENSIFIKASI WP OP KARYAWAN
- 16/PMK.03/2007 - PEMBERIAN FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK PENANAMAN MODAL
- PER-175/PJ/2006 - TATA CARA PEMUTAKHIRAN DATA OBJEK PAJAK DAN EKSTENSIFIKASI WAJIB
- S-1059/PJ.344/2006 - BERKAS WAJIB PAJAK PT ABC INDONESIA
- S-1055/PJ.343/2006 - PENJELASAN ATAS PAJAK PENGHASILAN JASA KONSULTAN ASING
- S-538/PJ.313/2006 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS INSTALASI KABEL LAUT
- S-423/PJ.312/2006 - PUBLIC HEARING EXPOSURE DRAFT IFSB GUIDING PRINCIPLES OF CORPORATE
- S-407/PJ.341/2006 - PAJAK PENGHASILAN SEHUBUNGAN JASA PERBAIKAN
- S-278/PJ.313/2006 - PPH PENGANGKUTAN
- S-1047/PJ.313/2005 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS TRANSAKSI YANG TERKAIT DENGAN OPERASIONALISASI
- S-1046/PJ.322/2005 - PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN ATAS
- S-1020/PJ.313/2005 - PERLAKUAN PPh ATAS PEMBELIAN SAHAM PMA
- S-320/PJ.313/2005 - PERLAKUAN PPh, PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN, ATAS JASA KONSTRUKSI SUB-BIDANG REKLAMASI
- S-239/PJ.332/2005 - PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) ATAS SEWA TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
- S-131/PJ.313/2005 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON
- S-1141/PJ.313/2004 - PPh ATAS JASA GIRO
- S-607/PJ.51/2004 - PPnBM ATAS MINUMAN PENGOBATAN
- S-336/PJ.312/2004 - HAL PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS KERUGIAN PADA INVESTASI SAHAM DI PERUSAHAAN DALAM
- S-257/PJ.313/2004 - PERLAKUAN PPh ATAS PERUSAHAAN JASA PERIKLANAN
- S-99/PJ.32/2004 - MOHON PENEGASAN ATAS OBJEK PAJAK DI BIDANG USAHA HOTEL DAN RESTORAN
- S-97/PJ.312/2004 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS HIBAH SAHAM DAN
- S-08/PJ.341/2004 - KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS BUNGA OBLIGASI PEMERINTAH BERDASARKAN P3B INDONESIA DEN
- SE-15/PJ.3/2003 - INVENTARISASI PERMASALAHAN PERPAJAKAN
- S-989/PJ.53/2003 - PENGENAAN PPN ATAS PENYERTAAN MODAL (DANA) UNTUK PEROLEHAN SOFTWARE
- S-520/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PPH ATAS KOMISI PENJUALAN DI LUAR NEGERI
- S-536/PJ.313/2003 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBAYARAN UANG PESANGON
- S-470/PJ.313/2003 - PERLAKUAN PPH ATAS IMBALAN JASA PENYEDIA TENAGA KERJA
- S-452/PJ.31/2003 - PENEGASAN MENGENAI PIHAK PEMOTONG PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PEMBELIAN KEMBALI (BUYB
- S-298/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI PERUBAHAN UTANG MENJADI MODAL (DEBT TO
- S-290/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA PENSIUN DAN DANA PESANGON
- S-263/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS REKSADANA
- S-260/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS TRANSAKSI SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI UNTUK
- S-250/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN NATURA DAN KENIKMATAN
- S-251/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
- S-301/PJ.312/2003 - TANGGAPAN ATAS REKOMENDASI WORLD BANK UNTUK PENGEMBANGAN SEKTOR PERTAMBANGAN YAN
- S-178/PJ.313/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENJUALAN EQUIPMENT "CHEMICAL INJECTION SYSTEMS
- S-168/PJ.312/2003 - METODE PENCATATAN PEMBUKUAN
- S-66/PJ.43/2003 - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS SEWA RUANGAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH WAJIB PAJAK
- S-96/PJ.42/2003 - PENJELASAN TENTANG KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-184/PJ/2002
- S-60/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PERUBAHAN TAHUN BUKU
- S-47/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHAPUSAN DANA CADANGAN YANG TIDAK PERNAH DIBEB
- S-19/PJ.42/2003 - OBJEK PAJAK PENGHASILAN
- S-16/PJ.42/2003 - PENJELASAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DIPER
- KEP-390/PJ/2002 - PAJAK PENGHASILAN ATAS DANA JAMINAN PENYELESAIAN TRANSAKSI BURSA
- S-594/PJ.311/2002 - Penegasan atas Berlakunya SE-10/PJ.3/1998
- SE-13/PJ.42/2002 - PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUK
- S-302/PJ.42/2002 - PERLAKUAN PPh ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULAR DAN KENDARAAN PERUSAHAAN
- SE-10/PJ.42/2002 - PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DISKONTO OBLIGASI YANG DI
- PP NO 28 TH 2002 - PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGG
- KEP-241/PJ/2002 - TATA CARA DAN PROSEDUR PELAKSANAAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BUNGA DAN DIS
- KEP-227/PJ/2002 - TENTANG TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMBAYARAN, SERTA PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN DAR
- KEP-184/PJ/2002 - PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON PERFORMING
- 113/KMK.03/2002 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SESUDAH DIKURANGI PAJAK DARI SUAT
- S-162/PJ.322/2002 - PENJUALAN AKTIVA
- S-09/PJ.312/2002 - PERMOHONAN PENJELASAN LEBIH LANJUT MENGENAI SE-13/PJ.43/1999 MENGENAI PERLAKUAN P
- S-1213/PJ.5/2001 - Permohonan penegasan ketentuan perpajakan
- SE-34/PJ.42/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-563/PJ/2001 TENT
- SE-35/PJ.42/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-564/PJ/2001TENTA
- KEP-564/PJ/2001 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN WAJIB PAJAK DARI USAHA LAPANGAN GOLF
- S-170/PJ.51/2001 - Saat Berlakunya Pengukuhan
- S-01/WPJ.06/KP.0305/2001 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
- 559/KMK.04/2000 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI
- PP NO 130 TH 2000 - PENGECUALIAN SEBAGAI OBJEK PAJAK ATAS KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG DEBITUR
- S-2441/PJ.52/2000 - Permohonan tidak sebagai Pengusaha Kena Pajak
- S-2286/PJ.52/2000 - Penegasan Pengukuhan Pengusaha Mobil Bekas
- S-435/PJ.311/2000 - PERMOHONAN PENEGASAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JUAL BELI BETON
- S-132/PJ.44/2000 - EKSTENSIFIKASI DAN INTENSIFIKASI PPh
- SE-22/PJ.42/2000 - PERUBAHAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : SE-05/PJ.42/1999 TANGGAL 1
- S-79/PJ.443/2000 - PENGENAAN PPh TERHADAP ARTIS
- KEP-155/PJ/2000 - NORMA PENGHITUNGAN KHUSUS PENGHASILAN NETO BAGI WAJIB PAJAK BADAN YANG MELAKUKAN K
- S-243/PJ.331/2000 - PAJAK YANG MENJADI TANGGUNGAN PEMBELI ATAS PEMBELIAN HAK ATAS TANAH
- S-55/PJ.4/2000 - PENGAMANAN PENERIMAAN PPh TAHUN 2000
- S-212/PJ.313/2000 - TANGGAPAN ATAS NOTULEN RAPAT TIM INTERDEP BANTUAN TEKNIS ADB DALAM RANGKA REFORM
- S-424/PJ.52/2000 - Pajak Instalasi Farmasi
- SE-03/PJ.42/2000 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PREMI ASURANSI YANG BERJANGKA WAKTU LEBIH DARI 1
- Biaya
- S-21/PJ.312/2006 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHAPUSAN PIUTANG
- 609/PMK.03/2004 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BENCANA ALAM DI NANGGROE ACEH
- S-491/PJ.312/2004 - KETENTUAN PERPAJAKAN UNTUK PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK TERTAGIH
- S-338/PJ.31/2004 - PENEGASAN MENGENAI BIAYA YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO DALAM MENG
- KEP-163/PJ/2003 - PERLAKUAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN DALAM PENGHITUNGAN
- S-334/PJ.312/2003 - Penegasan atas Biaya Representasi/Entertainment
- S-421/PJ.53/2003 - Penegasan atas Biaya Representasi/Entertainment
- S-311/PJ.312/2003 - TANGGAPAN ATAS USULAN PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 80/KMK.04/1995
- S-249/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA-BIAYA PENGOLAHAN LIMBAH INDUSTRI
- S-245/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA SEWA KENDARAAN SEDAN ATAU YANG SEJENIS
- SE-03/PJ.13/2003 - LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN PROYEK PRASARANA FISIK DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JEND
- S-163/PJ.42/2003 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA KENDARAAN SEDAN UNTUK PEGAWAI TERTENTU
- S-154/PJ.42/2003 - PENJELASAN KEP-220/PJ/2002 UNTUK KENDARAAN MINIBUS YANG DIBAWA PULANG KARYAWAN
- S-142/PJ.42/2003 - BIAYA KENDARAAN SEDAN ATAU SEJENISNYA YANG DIPAKAI OLEH PEGAWAI TERTENTU SEHUBUNG
- S-972/PJ.313/2002 - Permohonan Penegasan tentang Biaya yang Dikeluarkan Perusahaan untuk Sidang Band
- S-752/PJ.532/2002 - Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Bersama (Sindikasi) Kepada Nasabah
- KEP-316/PJ/2002 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN/BIAYA PEROLEHAN PERANGKAT LUNAK (SOFT
- SE-09/PJ.42/2002 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PE
- KEP-220/PJ/2002 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS BIAYA PEMAKAIAN TELEPON SELULER DAN KENDARAAN PER
- SE-05/PJ.43/2002 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
- SE-04/PJ.42/2002 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA WAJIB PAJAK
- SE-02/PJ.42/2002 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGELUARAN UNTUK PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAE
- S-207/PJ.313/2001 - Pemberian Fasilitas Pembiayaan Secara Bersama (Sindikasi) Kepada Nasabah
- SE-07/PJ.42/2000 - PENEGASAN LEBIH LANJUT PELAKSANAAN SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR : S
- SE-10/PJ.6/2000 - PENETAPAN TINGKAT BUNGA DISKONTO UNTUK MENGHITUNG STANDAR INVESTASI TANAMAN PERKEB
- Bentuk Usaha Tetap
- Nomor 81 Tahun 2007 , PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN
- S-544/PJ.341/2006 - PENEGASAN BATAS WAKTU DALAM PENENTUAN ADANYA BENTUK USAHA TETAP DI INDONESIA
- S-369/PJ.312/2006 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA DRILLING YANG DILAKUKAN BENTUK USAHA TETAP
- S-1059/PJ.53/2005 - PENERAPAN PPN JASA KEPELABUHAN UNTUK JALUR INTERNASIONAL KEPADA BUT XXX
- S-1018/PJ.312/2005 - PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN ATAS JASA
- S-1013/PJ.313/2005 - JASA BONGKAR MUAT DI PELABUHAN
- S-865/PJ.312/2005 - BENTUK USAHA TETAP
- 64/PMK.02/2005 - TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN
- S-98/PJ.312/2004 - PENEGASAN TENTANG BENTUK USAHA TETAP
- S-626/PJ.341/2003 - KETENTUAN PERPAJAKAN ATAS PEMBERIAN JASA DI INDONESIA OLEH PENDUDUK NEGARA MALAY
- S-488/PJ.312/2003 - PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS JASA PENGEBORAN MINYAK (DRILLING) YANG DILAKUKAN OLEH
- S-135/PJ.42/2003 - PENGHITUNGAN PENGHASILAN KENA PAJAK DAN PAJAK PENGHASILAN TERUTANG UNTUK BUT YANG
- S-743/PJ.312/2002 - Pengenaan PPh. 26 (4) atas Proyek yang Dibiayai dengan Bantuan Luar Negeri
- SE-08/PJ.42/2002 - TENTANG PENGAKUAN PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN BANK BERUPA BUNGA KREDIT NON-PERFO
- PPh Pasal 21
- PER-22/PJ/2009, PELAKSANAAN PEMBERIAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASI
- 43/PMK.03/2009 , PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA PADA KATE
- 254/PMK.03/2008 , PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN M
- NOMOR 80 TAHUN 2008 , PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE
- 250/PMK.03/2008 ,BESARNYA BIAYA JABATAN ATAU BIAYA PENSIUN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN B
- SE-21/PJ/2008 , PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR PER-16
- SE-21/PJ/2008 , PENEGASAN SEHUBUNGAN DENGAN PERUBAHAN PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
- S-92/PJ.0142/2007 , PENYAMPAIAN FORMULIR SPT TAHUNAN PPH WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI SANGAT SEDERHANA
- PER-161/PJ/2007, SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
- SE-02/PJ.03/2007 - PENEGASAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21 PIMPINAN DAN ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOM
- S-1060/PJ.331/2006 - PERMOHONAN PENJELASAN DAN PENEGASAN MENGENAI BUKTI
- 101/PMK.02/2006 - PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PENGHASILAN
- SE-04/PJ./2006 - TENTANG JATUH TEMPO PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 29 DAN
- 138/KMK.03/2005 - PENETAPAN BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN
- 137/PMK.03/2005 - PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
- SE-17/PJ.52/2005 - PETUNJUK PELAKSANAAN PENCABUTAN SECARA JABATAN PENGUKUHAN SEBAGAI PENGUSAHA KENA
- S-451/PJ.313/2005 - PEMBEBASAN SEBAGAI BIAYA SUMBANGAN KE NAD DAN SUMUT A.N. PT XXXX
- S-430/PJ.313/2005 - PENJELASAN MENGENAI PENGENAAN PPh 21 ATAS DANA PESANGON
- 10/PMK.03/2005 - PERUBAHAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN PENGHASIL
- S-1090/PJ.313/2004 - PERMOHONAN DISPENSASI PPh PASAL 21
- S-1085/PJ.35/2004 - PERKEMBANGAN PENYELESAIAN SETORAN PPh PASAL 21
- 564/KMK.03/2004 - PENYESUAIAN BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
- S-893/PJ.313/2004 - PERMOHONAN PENJELASAN ATAS KEP-110/PJ/2003
- S-783/PJ.322/2004 - PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN TERHADAP WP BUMD DI KPP PARIPURNA
- S-199/PJ.43/2004 - PERLAKUAN PPh PASAL 21 ATAS PENYELENGGARA PEMILU
- S-125/PJ.9/2004 - PENGOLAHAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN
- S-254/PJ.313/2004 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH
- KEP-361/PJ/2003 - TEMPAT PENDAFTARAN BAGI BENDAHARAWAN SEBAGAI WAJIB PAJAK DI WILAYAH DKI JAKARTA
- 486/KMK.03/2003 - PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI PE
- PP NO 47 TH 2003 - PAJAK PENGHASILAN YANG DITANGGUNG OLEH PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA DARI
- S-477/PJ.313/2003 - KLARIFIKASI KETENTUAN PPH PASAL 21 ATAS PEMBAYARAN KOMISI
- S-450/PJ.332/2003 - PENDAFTARAN PERUSAHAAN PMA PADA KPP LOKASI
- SE-09/PJ.31/2003 - PENGANTAR PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2003 DAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
- S-137/PJ.53/2003 - PERHITUNGAN PPh PASAL 21 ATAS PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI
- KEP-110/PJ/2003 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI
- S-122/PJ.43/2003 - PENYELESAIAN KELEBIHAN PPh PASAL 21 PNS DAERAH
- S-258/PJ.322/2003 - PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
- S-160/PJ.42/2003 - PENEGASAN PASAL 9 AYAT (1) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJA
- SE-04/PJ.1/2003 - PENEGASAN LEBIH LANJUT MENGENAI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TKPKN
- S-139/PJ.313/2003 - KEWAJIBAN YAYASAN UNTUK MENJADI PEMOTONG PAJAK PPH PASAL 21
- SE-05/PJ.31/2003 - PENGANTAR RALAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 447/KMK.03/2002 TENTANG BAGIAN P
- 70/KMK.03/2003 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERlMA OLEH PEKERJA
- SE-02/PJ.42/2003 - KEWAJIBAN MENCANTUMKAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DALAM SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILA
- PP NO 5 TH 2003 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA
- S-958/PJ.311/2002 - PERLAKUAN PPh PASAL 21 TERHADAP PEGAWAI YANG BERHENTI BEKERJA DALAM TAHUN BERJAL
- KEP-503/PJ./2002 - KOORDINASI EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASILAN ORANG P
- 447/KMK.03/2002 - BAGIAN PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN DARI PEGAWAI HARIAN DAN MINGGUAN SE
- S-804/PJ.311/2002 - PERMOHONAN PENEGASAN PENGHASILAN TIDAK TERATUR
- S-767/PJ.313/2002 - Permohonan Klarifikasi Perlakuan Pajak Penghasilan atas Natura dan atau Kenikmat
- SE-273/PJ.1/2002 - PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANG
- SE-93/PJ/2002 - PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS TUNJANGAN KHUSUS PEMBINAAN KEUANGAN
- S-260/PJ.343/2002 - KONSEKUENSI PERPAJAKAN ATAS PENGHASILAN DARI HUBUNGAN KERJA
- 42/KMK.03/2002 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBESAR
- SE-755/PJ/2001 - PENYAMPAIAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-754/PJ/2001 TENTANG TATA CA
- SE-13/PJ.31/2001 - PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 72 TAHUN 2001 TANGGAL 14 NOPEMBER 2001 TEN
- PP NO 72 TH 2001 - PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DENGAN SEBES
- KEP-604/PJ/2001 - PENYAMPAIAN LAMPIRAN 1721-A1 SURAT PEMBERlTAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 2
- SE-605/PJ/2001 - PENGANTAR KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-604/PJ/2001 TENTANG PENYAMPAI
- KEP-333/PJ/2001 - PEMOTONGAN PPh PASAL 21 ATAS DANA PENSIUN YANG DIALIHKAN KEPADA PERUSAHAAN ASURANS
- KEP-295/PJ/2001 - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN YANG DITERIMA OLEH PEKERJA SAMPAI DEN
- SE-235/PJ/2001 - PENGANTAR PENGIRIMAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJ
- SE-187/PJ/2001 - PELAKSANAAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR : 6/KMK.04/2001
- 6/KMK.04/2001 - PELAKSANAAN PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI
- PP NO 149 TH 2000 - PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 ATAS PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UAN
- PP NO 115 TH 2000 - PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJA
- SE-36/PJ.43/2000 - PENGGUNAAN STEMPEL TANDA TANGAN PADA BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
- S-439/PJ.311/2000 - CARA PENGHITUNGAN PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PETUGAS DINAS LUAR ASURA
- SE-25/PJ.43/2000 - PERUBAHAN LAMPIRAN SE-05/PJ.43/2000 TANGGAL 22 MARET 2000
- S-279/PJ.43/2000 - INTENSIFIKASI PPh PASAL 21
- SE-23/PJ.43/2000 - PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh PASAL 21 DAN ATAU PASAL 26
- S-279/PJ.312/2000 - DRAFT LETTER OF INTENT 23 JUNI 2000
- SE-12/PJ.43/2000 - KEWAJIBAN PERPAJAKAN BENDAHARAWAN
- SE-06/PJ.43/2000 - LAMPIRAN FORMULIR 1721-A2 PADA SPT TAHUNAN PPh ORANG PRIBADI BAGI PENSIUNAN PEGAW
- SE-05/PJ.43/2000 - PAJAK PENGHASILAN DITANGGUNG PEMERINTAH ATAS PENGHASILAN PEKERJA SAMPAI DENGAN SE
- PPh Pasal 22
- SE-14/PJ/2008 , PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.03/2007
- SE-1/PJ.03/2008 , PENYAMPAIAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 08/PMK.03/2008
- 08/PMK.03/2008 , PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
- 154/PMK.03/2007 , PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 254/KMK.03/2001 TENTANG PEN
- S-985/PJ.313/2006 - KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM
- S-983/PJ.313/2006 - KEWAJIBAN MEMUNGUT PPH 22 OLEH INDUSTRI YANG BERGERAK DALAM SEKTOR PERHUTANAN,
- S-276/PJ.322/2006 - KLASIFIKASI SURAT DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
- S-826/PJ.323/2005 - PERMOHONAN PENJELASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN ATAS
- S-646/PJ.313/2005 - PAJAK PENGHASILAN (PPH) PASAL 22 IMPOR
- S-151/PJ.332/2005 - PUTUSAN BANDING PT. XYZ
- S-980/PJ.313/2004 - KEWAJIBAN MEMUNGUT PPh PASAL 22 BAGI PEDAGANG PENGUMPUL
- SE-01/PJ.43/2004 - PENEGASAN BATAS WAKTU PENYETORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PENJUALAN HASIL
- S-294/PJ.313/2004 - SKB PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 IMPOR
- S-854/PJ.32/2003 - PERMOHONAN PENEGASAN MENGENAI REFUND PPh 22 DAN PPN
- S-345/PJ.43/2003 - PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 22 ATAS BANTUAN KEMANUSIAAN BERUPA MEDICAL SUPPLI
- S-343/PJ.43/2003 - PEMBEBASAN PPh PASAL 22 IMPOR ATAS BARANG BAHAN BAKU JARING SEBAGAI HIBAH DARI ..
- S-516/PJ.313/2003 - PERMOHONAN PENANGGUHAN PELAKSANAAN PPH PASAL 22 SUB SEKTOR PERIKANAN
- S-361/PJ.31/2003 - PENEGASAN PENGENAAN PPN DAN PPH PASAL 22 ATAS IMPOR SOFWARE
- PPh Lainnya
- KUP - Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan